Tambahnya, ketidakpuasaan tersebut diantaranya akibat Pilkada atau akibat sesuatu yang tidak tersentuh, misalnya ada jalan yang bertahun-tahun rusak sehingga mengakibatkan mereka marah. Apa yang menjadi kritik dari masyarakat pihaknya menerima. Berbagai presepsi tentu boleh disampaikan, tetapi yang menilai pemerintahan itu adalah DPRD dan Kementrian Dalam Negeri.
“Tahun 2018 pada waktu mau Pilkada serangan terhadap saya dan dr. Helmi begitu banyak, tetapi setelah Pilkada kami mempunyai nilai lebih dari calon lain dan kita memenangkannya, sehingga diperpanjang berdasarkan SK menteri Dalam Negeri, jadi semua adalah tanggung jawab saya. Saudara-saudara berkerja saja dengan sebaik-baiknya karena penyusunan APBD kita Sakipnya tertinggi di provinsi Jawa Barat, itu penghargaannya ada di kantor Bupati. Tentu saya berharap kita terus akuntabel dalam penyelengaraan pemerintahan ini,” jelasnya.
Lanjut bupati, sebentar lagi Badan Pemeriksa Keuangan akan datang ke Garut. Semua di periksa, ada maupun tidak ada kerugian Negara, tidak ada yang bisa menghitung kecuali BPK. Kerugian negara 60 hari proses ada penepatannya dikembalikan, setelah 60 hari Kejari dan Porles selaku APH bisa melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku. (Don)
Komentar ditutup.