Salah satu anak Dadang, Eka Nurul yang ikut suaminya di daerah Kuningan Jawa Barat, kepada hariangarutnews.com mengatakan, ayahnya sudah menempati bangunan rumah rusak dan lapuk tersebut selama 20 tahun.
“Rorompok sepuh abdi reksak parah teuaya perhatosan ti pemerintah. Nyarios ka RW ngajengkeun bantosan, nyebat ke diwartosan, tapi duka iraha kabujeng runtuh paur, (rumah orang tua saya sudah rusak parah belum ada perhatian dari pemerintah, mengajukan bantuan sama RW nanti-nanti aja dikabarain, tapi gak tahu kapan, keburu roboh takut),” ujar Eka, melalui pesan aplikasi whastapp pribadinya, Minggu (17/10/2021).
Menurut Eka, posisi rumah orang tuanya tersebut berada dipinggir jalan dan jelas terlihat siapapun. Upaya memperbaiki pun pernah dilakukan seadanya, namun tidak maksimal karena terbatas dana dan akhirnya malah rusak kembali.
“Abdi hariwang tos rapuh paur ngabahaya keun, kalau rumah ambruk (saya takut sudah rapuh takut ngebahayakan ke sekitar kalau ambruk),” cetus Eka.
Ia mengaku, sudah menghubingi beberapa orang agar ada upaya antisipasi namun tak ada respon. Padahal, lanjut Aam, laporan ke pemerintah desa pun sudah dilakukannya, namun sama belum ada tindaklanjut.
“Saya sudah hubungin sama beberapa orang tapi belum ada tindakan, kadang-kadang tidak direspon. Padahal bilang juga sama pak Sekdes Cibunar tapi gak respon. Sudah dibilangin rumah rusak parah takut roboh, tapi gak ada jawabannya, padahal rumah sama Desa satu wilayah RW,” pungakas Eka.
Terpisah, Kepala Desa Cibunar, melalui Sekretaris Desa, Tizan Alsahbani mengatakan, bahwa dengan banyaknya jumlah rumah tidak layak huni, beberapa upaya telah dilakukan, salah satunya dengan program Dana Desa.
“Setiap tahun, dimulai tahun 2020, satu RW satu rumah (dibangun) sesuai kesepakatan saat Musrenbang. Untuk masalah data, sudah disepakati prioritas diberikan kepada kewenangan ketua RW masing,” terang Tizan, saat dikonfirmasi melalui aplikasi whatsapp, Minggu (17/10/2021).
Menurutnya, sebelum tahun anggaran berjalan, data tersebut sudah diterima pemerintah desa dari masing-maaing RW.
“Bukan desa menentukan, apapun data kami tidak lepas dari RW, baik program desa maupun di luar desa. Desa hanya memfasilitasi anggaran bukan menentukan calon penerima,” pungkasnya. (Don)
Komentar ditutup.