” Menurut hemat kami, Wakil Bupati hendak memperbaiki data konkret, penerima bantuan pemerintah (dengan berbagai bentuk bantuannya) sehingga tidak saja menghindari tumpang tindih bantuan, melainkan juga warga yang berhak menerima bantuan terdata secara pasti, sehingga hak negara melindungi warga miskin, secara nyata dapat dilakukan, ” terang Hasanuddin. Sabtu (24/07).
Siapa penerimanya, imbuh Hasanuddin, detail terdata secara terpadu sebagai bagian dari upaya memenuhi hak kesejahteraan sosial pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, imbuhnya lagi, sangat berbeda sekali dengan pengertian dan tujuan data statistik yang disuguhkan oleh Kepala Bappeda Garut.
” Data Kemiskinan yang berbasis Data BPS tersebut bukanlah data detail terpadu sebagaimana dimaksud pak wakil, melainkan data umum kemiskinan, sebab hitungan yang digunakan secara metodologis, bukan survey faktual, ” tegasnya.
Masih menurut Hasanuddin, Hitungan metodologis berdasarkan pendekatan Tingkat Kemiskinan (Basic Need Approach), Garis Kemiskinan, Pendapatan, Daya Beli Masyarakat, Tingkat Pengangguran, dan lain sebagainya.
Data kemiskinan bersifat umum ini dimaksudkan sebagai bahan pemerintah daerah menyusun asumsi kebijakan pembangunan, baik pada intervensi pertumbuhan, menekan inflasi, melalui kebijakan fiskal atau alokasi APBD.
Data ini tentu tidak dapat digunakan secara operasional intervensi bantuan, data penerima bantuan kesejahteraan sosial.
” Kami berharap, Kepala Bappeda Garut dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Wakil Bupati, sehingga data detail penduduk miskin penerima bantuan dapat segera terwujud, ” jelasnya. (Husni)
Komentar ditutup.