“Dalam mengantisipasi Virus politik uang dalam pilkades, sepertinya pemerintah daerah masih belum memiliki protokol yang ketat, padahal virus politik uang ini akan mempengaruhi keterpilihan para calon yang mengutamakan keberpihakan pada masyarakat. Profesionalisme dan dedikasi dalam membangun desa,” tegas Hasanuddin.
Calon-calon seperti ini akan berguguran terimbas virus politik uang, imbuhnya, mestinya pemerintah kabupaten serius mengantisipasi hal ini, dengan membentuk Satgas Anti Politik Uang dalam pelaksanaan Pilkades, Satgas ini dapat mentracing dan menindak jika politik uang dilakukan oleh calon kepala desa.
Satgas ini, lanjut Hasan, terdiri dari unsur pemerintah kecamatan dan aparat penegak hukum. Jangan sampai pelaksanaan pilkades dalam situasi pandemi Covid-19 yang rentan dan berisiko penyebarannya, yang berpotensi melahirkan kluster pilkades, juga melahirkan kluster cakades politik uang.
“Masih ada waktu, jika Satgas itu dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan, semua tergantung dari kemauan politik dari pemerintah daerah dan DPMPD. Kami juga berharap, Anggota DPRD tidak ikut mempengaruhi dan berpihak pada calon tertentu pada proses pilkades, karena dapat berpotensi pelanggaran kode etik,“ harap Hasanuddin.
Imbuhnya lagi, keberpihakan anggota DPRD hanya semata pada fungsi pengawasan pelaksanaan jangan sampai tidak mematuhi ketentuan yang ada, dan tetap pada prokes 3 M dan 3 T serta mengawasi praktek politik uang dalam pilkades. (Husni)
Komentar ditutup.