“Perlu diketahui bahwasanya tidak ada pedoman atau peraturan yang sifatnya paripurna selain Islam itu sendiri. Wajar kiranya, jika penafsiran atau implementasi di lapangan melebihi apa yang tertulis, teks itu sifatnya lebih menyangkut teknis bukan fungsional secara utuh,” ujar Taufik Maulana.
Dikatakan Sekum HIMA Persis Garut, keputusan Bupati Garut menerbitkan Surat Edaran terkait permasalahan tersebut justru merupakan langkah tepat dalam mengantisipasi terhadap kemungkinan konflik horizontal yang kedepannya dikhawatirkan terjadi.
“Standing point kami tetap pada SKB 3 menteri dan kami sepenuhnya mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan Bupati dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Garut terkait Surat Edaran Bupati Garut Nomor 451.1/1605/Bakesbangpol tersebut,” pungkas Taufik Maulana. (Gie)
Komentar ditutup.