Ia mengakui, bina marga atau pengelolaan jalan ini menjadi salah satu permasalahan yang kerap muncul di Dinas PUPR Kabupaten Garut.
“Yang paling menonjol permasalahan di Dinas PUPR kaitan dengan Bina Marga dan bidang Sumber Daya Air, untuk Bina Marga ini kaitan dengan infrastruktur jalan, nah permasalahannya adalah yang pertama terkait dengan pendanaan infrastruktur jalan yang masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan,” ucapnya.
Kualitas konstruksi jalan dan drainase juga, lanjut Asep, menjadi salah satu permasalahn yang banyak ditemui di Kabupaten Garut.
“Kemudian yang kedua adalah kualitas konstruksi jalan masih rendah dan drainase yang buruk menyebabkan tingginya tingkat kerusakan jalan,” ungkap Asep.
Selain pendanaan dan kualitas jalan, imbuh Asep, pembangunan akses jalan yang masih terhambat dengan penyediaan lahan, menjadi salah satu permasalahan yang ditemui di bidang Bina Marga ini.
“Ketiga adalah masalah pembangunan akses jalan masih terhambat dengan penyediaan lahan. Jadi sesuai dengan luas Kabupaten Garut, ini masih ada beberapa wilayah yang konektivitasnya masih rendah,” tuturnya.
Ia menjelaskan peningkatan akses jalan ini memang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut dari tahun 2014-2019 hingga RPJMD periode 2019-2024.
“Nah makannya sesuai dengan RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 bahkan dari RPJMD 2014-2019 ini ada rencana peningkatan aksebilitas konektivitas melalui pembangunan jalan-jalan baru, namun akses ini masih ada beberapa ruas jalan baru yang terhambat di pengadaan lahan,” pungkasnya. (Adv)
Komentar ditutup.