Dia melanjutkan, Ini kebijakan populis yang salah kaprah. Pemerintah daerah semestinya membuat perencanaan yang baik dalam KLB ini, tidak parsial. Keputusan ini secara teknis akan sulit dilaksanakan, terkait data peminjam dan kemungkinan besar terjadi diskriminasi. Selain itu, sama halnya pemerintah daerah melegalisasi atau melegitimasi keberadaan “Bank Emok”.
“Ini bisa dikenakan tindak pidana ringan. Terkait hal ini, Pemkab Garut dapat berkoordinasi dengan Polres Garut dan Kejaksaan. Lebih baik pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan membantu penundaan pembayaran. Dengan aturan apabila Bank Emok tetap melakukan penagihan dengan bunganya, maka dapat dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dalam melaksanakan Isolasi mandiri atau Stay At Home,” pungkasnya. (Igie)
Komentar ditutup.