Dikatakan Deden, dalam konsultasi dengan pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilakukan Komisi I DPRD Garut. Pemerintah pusat akan membantu pembiayaan dalam setiap tahapan. Jangan sampai dengan minimnya anggaran mebuat tidak lolos verifikasi lanjutan.
“Saya pribadi dan atas nama komisi sangat mendukung langkah Pemkab Garut, maupun Presidium Garut selatan untuk berjuang terus melakukan langkah-langkah pembenahan administrasi yang merupakan syarat baru dalam proses persiapan menuju DOB Garsel. Memang sekarang harus kembali melakukan proses pengajuan data baru yang mana secara data yang lama sudah banyak perubahan. Hal ini yang harus pertama dilakukan agar bisa terwujudnya DOB,” katanya.
Dari tahun 2013, Deden menjelaskan, Perda DOb Garsel sudah di sahkan. Yang mana dalam pembahasannya melibatkan Presidium Garsel dan Pemkab Garut. Kini hanya tinggal menunggu Peraturan Pemerintah dari Presiden Joko Widodo yang mau mencabut moratoriumnya.
“Berbeda dengan DOB sebelumnya, kini prosesnya harus ditempuh selama 3 tahun yang mana namanya Daerah Persiapan Otonomi Baru. Yang mana segala bentuk anggaran masih diatur oleh Kabupaten induk. Selama daerah persiapan segala fasilitas perkantoran harus ada, maksimal ditahun 2024 bisa mandiri,” cetusnya.
Deden menambahkan, sekarang ini Kemendagri bagian OTDA (Otonomi Daerah) masih mengkaji terkait DOB Kabupaten/Kota di Indonesia. Termasuk salah satunya Garut Selatan.
“DOB Garsel sebenarnya akan mempercepat maningkatkan perekonomian satu daerah termasuk pelayanan publik akan maksimal. Bebeda dengan saat ini pelayanan publik sangat tidak maksimal dengan jarak tempuh yang bisa menghabiskan hampir setengah hari,” pungkasnya. (Tresiyana)***
Komentar ditutup.