oleh

Kenaikan Tarif BPJS, Begini Kata Anggota DPD RI Asal Jabar

banner 300250

HARIANGARUTNEWS.COM – 100 persen kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2020. Hal ini setelah adanya pengumuman resmi dari Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo diantaranya Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Senator DPD RI Jawa Barat, Dra Ir Hj Eni Sumarni M Kes, menerima banyak keluhan yang atas kenaikan tarif BPJS ini membuat kalangan masyarakat kecil mengeluh dengan naiknya sebesar 100 persen. Menurutnya, pemerintah seharusnya dalam menaikan tarif dilakukan secara Proporsional dan melihat ekonomi daerah.

“Memang harus dilakukan secara pororsional dalam menaikan tarif. Jangan sampai disamakan setiap daerah. Kan harus melihat Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) serta penghasilan masyarakatnya,” ujar Eni, Sabtu (2/11) saat ditemui disela kunjungan di Kabupaten Garut.

Eni juga akan meminta pihak BPJS untuk proporsional dan transparan untuk menyampaikan dimana letak defisitnya. Jangan hanya alasan defisit untuk menaikan tarifnya.

“Dalam kenaikan tarif ini juga diperlukan persetujuan dari DPR RI tidak hanya dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” tandasnya.

Ditegaskan Eni, kenaikan tarif ini menyangkut hayat hidup orang banyak dalam memutuskannya perlu hati-hati jangan sampai masyarakat kecil yang menjadi korban atas alasan defisit tersebut. Terkait setuju dan tidaknya adanya kenaikan tarif BPJS yang akan berlaku pada Januari 2020, tentunya BPJS dan Pemerintah Pusat harus melakukannya secara proporsional dan harus hati-hati.

Eni juga menyarankan, hal ini dilakukan dengan proposional karena banyak keluhan dari masyarakat kecil. Dan juga kenaikan tarif BPJS ini harus berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Tersedianya pusat layanan kesehatan sudah banyak dengan bangunan-bangunan yang baik dan representatif, ini harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal. (Hidayat)***

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

Berita Terbaru