HARIANGARUTNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki enam Rumah Sakit (RS) yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, Komisi V DPRD Jabar terus melakukan monitoring pada seluruh RS dibawah naungan Dinas Kesehatan.
“Kita terus melakukan monitoring RS terutama milik Pemprov Jabar. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien, terutama mengedapnkan humanis pelayanan yg ramah, mudah dan membuat pasien dan keluarga nyaman,” ujar Anggota Komisi V DPRD Jabar, dari Fraksi PKB, Dadan Hidayatulloh, Jum’at (25/10/2019).
Dadan juga menjelaskan, Rumah Sakit (RS) merupakan pusat pelayanan jasa kesehatan. Jangan sampai dijadikan sebagai alat transaksi bisnis yang sekedar komersil belaka, tanpa mengedepankan pelayanan yang sangat maksimal. Terutama bagi masyarakat yang memiliki KIS dan BPJS harus menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan.
“Jangan sampai saat masuk ditanya, apakah menggunakan BPJS atau KIS, tetapi haru dahulukan pelayanan kemudian jika pasien tersebut sudah mendapatkan perawatan dan nyaman baru menanyakan administrasinya,” cetusnya.
Keberadaaan RS, kata Ia, kerap melakukan pelayanan yang selalu membeda-bedakan golongan. Hal itu di Jawa Barat sudah tidak boleh lagi terjadi. Yang mana sesuai dengan program Gubernur Jawa Barat, M. Ridwa Kamil, Jabar Juara Lahir Bathin.
Ia juga melihat, dari segi peralatan di sejumlah RS, kerap ditemukan banyaknya kekurangan terutama jumlah tempat tidur, sehingga saat pasien membludak, kondisi pasien tidak bisa terlayanai dengan baik. Hal ini juga yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Jabar.
“Perlatan kesehatan menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang pelayanan kesehatan yang baik di Jawa Barat, selain SDM yang ada,”
Dadan mengaku, segala bentuk temuan hasil monitoring akan di bahas bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Termasuk soal kekosongan jabatan Direktur RSU Pameungpeuk. Pungkasnya. (Firman)***
