“Saya merasa heran, padahal Badan Kehormatan bersama anggotanya sudah siap untuk menerima audensi terkait etika anggota DPRD Garut, yang juga pimpinan DPRD,” ujarnya, Kamis (10/10/2019).
Dikatakan Robi, dalam surat yang dilayangkan DPRD Garut juga terdapat kejanggalan. Yang mana alasan penolakan belum adanya Ketua DPRD Depenitif dan Alat Kelengakapan DPRD. Padahal, untuk empat pimpinan DPRD sudah dilantik termasuk AKD juga sudah terbentuk.
“Audensi yang kami lakukan ingin menyampaikan perbuatan etika anggota DPRD yang juga Wakil Ketua DPRD Garut. Seharusnya, Ketua DPRD Garut memanfaatkan waktu agar bisa bersilahturahmi dengan awak media. Ini pelecehan terhadap profesi wartawan,” katanya.
Ia juga menilai selama menjadi Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah, tidak pernah menerima audensi dengan masyrakat Garut dan elemen, Ormas dan LSM. Padahal, sangat penting bisa bertatap muka dengan masyarakat guna mendengarkan aspirasi. “Heran selalu di wakilkan dan tidak pernah mau menerima audensi. Ketua DPRD Garut yang sekarang hanya mampu menandatangani surat permakluman bagi yang mengajukan audensi,” tegasnya.
Robi mengaku, kepemimpinan Ketua DPRD Garut dinilai telah gagal menjadi pemimpin yang telah diamanatkan oleh masyarakat. Bahkan, tidak akan menutup kemungkinan dengan kondisi sekarang DPRD periode 2019-2024, kualitasnya tidak akan jauh berbeda dengan periode sebelumnya.
“Mari kita berdebat secara terbuka, jangan hanya mampu menandatangani surat permakluman saja,” pungkasnya. (Hidayat)***
Komentar ditutup.