Bupati Garut, dalam sambutannya menuturkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, PP Nomor 2 Tahu 2015, Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, maka diperlukan langkah-langkah pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya Kamtibmas di daerah.
“Sebagai ASN, pada hari ini kita semua membuat satu komitmen dan menegaskan kembali, bahwa Pemkab Garut tegak lurus kepada Presiden Republik Indonesia, taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta komitmen terhadap Panca Prasetia Korpri,” ujar Rudy.
Selanjutnya, imbuh dia, sesuai perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan pemerintahan atau yang menyangkut agenda nasional, selaku Pemerintah Daerah wajib membuat satu kondisi yang mencerminkan kondusifitas daerah yang mendukung kondusifitas nasional.
“Saya selaku ketua tim kewaspadaan dini, menandatangani komitmen yang disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, untuk bisa mengamankan agenda nasional lima tahunan yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, ASN di Garut wajib mensukseskan,” kata Bupati.
Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Garut dan Kodim 0611 Garut yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dimana telah melakukan penggalangan dengan satuan kewilayahan para Camat, Kapolsek, Danramil serta Para Tokoh ulama dan masyarakat guna memberikan rasa aman di Kabupaten Garut.
“Dan Kesbangpol sebagai kepanjangan tangan dari Bupati dalam hal ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, tentunya menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Intinya Pemkab Garut harus memberikan dukungan apa yang diperlukan TNI/Polri, unsur Linmas, pemuka agama, para pemuda termasuk mahasiswa dan pelajar, dalam rangka menjaga kondusifitas di Kabupaten Garut yang berkontribusi ke tingkat Nasional,” pungkas Bupati Garut. (Igie/Ndy)
Komentar ditutup.