HARIANGARUTNEWS.COM – Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama untuk lima Kepala Dinas dan satu Direktur RSU dr Slamet dilingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, telah melewati tahapan seleksi penilaian rekam jejak para calon yang mendaftar. Yang mana Panitia Seleksi (Pansel) telah mengeluarkan pengumuman Nomor : 008/Ext-10/Pansel-Grt/2019.
Dari keseluruhan yang masuk penilaian rekam jejak diantaranya, pendaftar ke Dinas Sosial 18 orang, Dinas PUPR 4 orang, Dinas Perumahan dan Pemukiman 4 orang, Dinas Kominfo 7 orang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10 orang dan Dirut RSU dr Slamet 6 orang.
Ketua Pansel Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Garut, Ir Deni Suherlan, mengatakan, bahwa untuk selanjutnya akan dilakukan tahapan Psikotes dan Kompetensi, kemudian pembuatan makalah dan wawancara.
“Hari Rabu besok pembuatan makalah dan hari Jum’atnya di wawancara oleh Tim Pansel keterkaitan tugas fungsi yang ada di SKPD tersebut. Hasilnya nanti akhir Oktober akan diumumkan,” ucap Ketua Pansel, usai apel gabungan dilapangan Setda Garut, Senin (07/10).
Dikatakan Ketua Pansel, semua yang mendaftar dari eselon III dan fungsional, dan juga terdapat dua orang yang mendaftar dari luar Kabupaten Garut.
“Ada juga dari luar Kabupaten Garut yang mendaftar ke RSUD dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan kalau dilihat dari daftar terbanyak di Dinas Sosial paling diburu,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Badan Pakar Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP) Kabupaten Garut, Hasanudin mengatakan, kebijakan open bidding sebenarnya seperti membuat daerah menjadi tidak dipercaya untuk melakukan reformasi birokrasinya. Seharusnya, imbuh Hasan, kebijakan kepegawaian yang memang dipegang oleh pusat hanya sifatnya kewenangan administratif saja, bukan kewenangan pelaksana kebijakan.
“Berikanlah keleluasan kepada daerah untuk mengurus kepegawaiannya tersebut. Sumber masalahnya ada pada konflik peran antara pejabat Pembina kepegawaian yaitu bupati dengan sekretaris daerahnya. Harusnya, pemerintah pusat menuntaskan dulu maslaah ini yang saling tumpang tindih. Tetapkan saja Sekda sebagai pejabat karir pembinan kepegawaian di daerah karena memang jabatan ini murni birokrat,” tandas Hasan.
Terkait seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Garut, Hasanuddin berharap, pansel nantinya menggelar Panel terbuka secara live agar bisa mempertanyakan visi dan misi serta niat mencalonkan itu mau dibawa kemana dinas yang dipimpinnya, pungkas Ketua Badan PISP. (Igie/Ndy)
