HARIANGARUTNEWS.COM – Menanggapi maraknya demontrasi yang terjadi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Garut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Garut, Drs Wahyuwidjaya M Si, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dinamika politik dalam berdemokrasi.
Menyoal banyaknya para pelajar di wilayahnya ikut-ikutan turun ke jalan untuk berunjukrasa menentang sejumlah revisi perundang-undangan layaknya mahasiswa dan elemen sipil lainnya. Wahyu menjelaskan, pihaknya meminta masing-masing kepala sekolah SMA/SMK termasuk MA di wilayahnya untuk memantau seluruh siswa pada saat jam efektif belajar.
“Kaitan dengan konstalasi sekarang ini, bagian dari dinamika yang terjadi, sesuai undang-undang tentang penyampaian pendapat dimuka umum. Cuma memang yang harus diwaspadai yakni peluang-peluang dari orang tua siswa serta terkait adanya kelompok kepentingan yang mengkonsolidasi siswa. Pastikan mereka ada di sekolah, kalau tidak masuk dikomunikasikan ke orang tua masing-masing,” kata Wahyu usai mengikuti apel pagi di lapangan Setda, Senin (30/09).
Menurutnya, imbauan itu sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu juga sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Sisdiknas. Diakui Wahyu, pihaknya sudah mengkoordinasikan dengan jajaran terkait baik vertikal maupun horizontal dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik), agar kemudian mengkoordinasikan dengan pihak sekolah baik Kepala Sekolah atau MKKS.
“Seperti aksi-aksi yang kemarin itu berlangsung pada saat jam sekolah, anak-anak tetap harus belajar, karena memang tidak diliburkan. Alhamdulillah dengan konteks lokalitas kaitan siswa karena kendali Disdik, kita sudah buat edaran dan diharapkan sampai ke Kepala Sekolah,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, bahkan untuk SMA dan SMK, pihaknya sudah koordinasi dengan KCD Pendidikan Provinsi dan sekarang sudah terbit edaran dari Provinsi terkait larangan siswa mengikuti aksi masa. Ini esensinya lebih kepada penekanan struktural di sekolah agar mengoptimalkan proses belajar mengajar, tandasnya.
Disinggung apakah aksi demo di Garut ditunggangi politik, Kaban Kesbangpol menuturkan, reaksi mahasiswa merupakan murni bagian dari eskalasi nasional, ini secara struktural karena organ-organ taktis yang ada di semua link. Dikatakan Wahyu, pihaknya juga sudah melakukan dialog dengan peserta unjuk rasa (unras). Intinya mereka meminta kepada legislatif untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Kepala Bakesbangpol juga mengapresiasi jajaran TNI/Polri dalam mengawal giat demo dan seluruh mahasiswa Kabupaten Garut yang bersikap santun dalam menyampaikan orasinya. Walaupun itu eskalasi nasional, imbuh dia, tapi harus melihat kapasitas mahasiswa yang memiliki daya nalar kritis, penyampaiannya santun lebih kepada legislatif untuk memfasilitasi aspirasi mereka ke tingkat nasional, cetusnya.
“Terimakasih jajaran TNI/Polri yang sudah mengawal giat demo dan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dengan santun. Hal tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Garut benar-benar terpelajar dan patut dicontoh. Jika tertib tanpa ada bentrok maka aspirasi teman-teman semua dapat tersampaikan dengan baik. Kita semua cinta Indonesia, kita cinta Garut. Mari wujudkan Garut hebat dan bermartabat dengan cara menjaga agar Garut tetap kondusif,” ungkap Wahyuwidjaya.
Pantauan hariangarutnews.com pada aksi demo beberapa hari yang lalu memang tidak ada aksi anarkis yang ditunjukan para Mahasiswa maupun Organisasi Keagamaan dalam menyampaikan aspirasinya. Aspirasi disampaikan secara bergantian dengan sangat tertib. Bahkan, apa yang menjadi tuntutan para Mahasiswa pun di respon dengan baik oleh Kapolres Garut, Dandim 0611 Garut dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, komitmen bersama pun dibuat untuk menyampaikan aspirasi ke tingkat pusat. (Igie)
