“Penolakan oleh Ketua DPRD sementara untuk menerima aspirasi masyarakat dalam bentuk audensi yang dialami oleh elemen Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) dan DPD Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Garut ini tidak bisa ditolerir. Apapun alasannya, anggota DPRD melalui Ketua harus berpihak pada kebutuhan masyarakat, harus berpihak pro-rakyat,” tegas Nopiki, usai menyaksikan Apel Pagi di Lapangan Setda Kabupaten Garut, Senin (26/08).
Nopiki melanjutkan, apalagi perumusan, perencanaan dan alokasi belanja setiap tahun dalam APBD sering menuai perdebatan panjang. Karena itu, sebut dia, kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama, apalagi menyangkut perumusan, alokasi dan kegiatan belanja dalam APBD yang dimana hal tersebut harus berbasis kebutuhan masyarakat. (Igie)
Komentar ditutup.