Perebutan Kursi Calon Ketua DPRD Garut Memanas, Terjadi Komunikasi Madinah dan Garut

FOKUS, SEPUTAR GARUT1,059 views

HARIANGARUTNEWS.COM – Perebutan kursi Ketua DPRD Kabupaten Garut, semakin memanas setelah tim seleksi DPD Golkar Jawa Barat, merekomendasikan empat nama hasil pleno Golkar Garut. Ke empat nama yang di sodorkan ke DPP Partai Golkar oleh tim seleksi Jawa Barat, yakni Deden Sopin, Euis Ida Rahman, Nadiman dan Syamsudin.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, saat ini terus menggodok nama-nama calon Pimpinan DPRD yang di ajukan oleh DPD Jabar sebanyak 22 Kabupaten/Kota, salah satunya Kabupaten Garut.

Dalam proses pleno DPD Golkar Garut, terdapat salah seorang calon yang memang dianggap tidak memenuhi syarat yang diamanatkan dalam PO Partai. Yang mana salah satu syaratnya calon pimpinan DPRD tidak boleh aktif dan pernah menjadi pengurus partai lain. Ironisnya informasi yang berhasil di himpun, adanya kekuatan lain dan keterlibat Ketua DPD Garut yang menitipkan pada pengurus DPD untuk meloloskan. Kendati Ketua DPD Golkar Garut tengah menunaikan ibdah haji.

Komunikasi antara Madinah dan Garut seoalh-olah mengisaratkan adanya keterlibatan Ketua DPD Golkar Garut, yang akan menjadi penentu siapa yang akan menduduki jabatan Ketua DPRD Garut dari partai Golkar. Termasuk, tim seleksi Jawa Barat mengingatkan agar dalam menentukan Ketua DPRD harus melihat sejarah partai Golkar. “Jangan sampai nantinya Golkar Garut akan terpuruk dengan menempatkan orang yang salah”.

Kini ke empat nama yang di usulkan ke DPP Partai Golkar untuk di proses seleksi tengah menunggu keputusan DPP, siapa yang akan menduduki jabatan Ketua DPRD. Informasi yang beredar, Ketua DPD Jabar, Dedi Mulyadi dan Ketua DPD Golkar Garut, Ade Ginanjar, secara intensip melakukan komunikasi dalam merancang siapa nama yang akan di jadikan Ketua DPRD Garut.

“Sempat terlontar dari informasi yang di himpun, Ketua DPD Golkar menyalahkan tim seleksi Jawa Barat, yang ikut meloloskan nama yang tidak memenuhi persyaratan,” ujar sumber yang meminta identitasnya tidak di publikasikan, Sabtu (3/8/2019).

Ia juga menuturkan, terjadi komunikasi antara Madinah dan Garut, yang seolah-olah Ketua DPD Garut tidak ikut terlibat dalam proses penentuan nama calon yang di usulkan ke Jawa Barat. Yang herannya lagi sebelum pleno partai Golkar Garut, sempat terjadi perubahan SK kepengurusan. Yang mana dalam SK tersbut muncul nama calon yang memang tidak memenuhi persyaratan.

“Kita tidak mau, orang baru yang direkomendasikan menjadi Ketua DPRD Garut. Apalagi pernah memimpin partai lain sebelumnya. Dalam penentuan nama Calon Ketua DPRD partai Golkar jangan mengedepankan politik pragmatis, justru akan menjadi mala petaka buruk,” cetusunya.

Ia juga mendorong agar DPP Partai Golkar untuk objektif dalam menseleksi nama-nama calon yang diusulkan menjadi Ketua DPRD Garut. Biar pair play lakukan test di DPP jangan sampai asal tunjuk.

“Gelar seleksi secara terbuka dengan memangggil calon untuk dilakukan test,” pungkasnya.

Reporter : (Ndy)***

Editor     : Firdaus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *