HARIANGARUTNEWS.COM – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Garut, yang juga menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi-PDIP, Yudha Puja Turnawan, usai gelar Bhakti Sosial (Baksos) pembagian masker, hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan di Kampung Pangampaan RW 05, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kamis (16/04), mengatakan, Biaya Tak Terduga (BTT) dalam rangka penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, bertambah di angka Rp96 miliar.
“Hari Senin lalu, DPRD sudah rapat dengan pak Bupati Garut, bahwa BTT ini kan ditambah. Ada efisiensi di program kegiatan belanja langsung, jadi setiap program kegiatan belanja langsung diciutkan 6% mendapat angka Rp49 miliar,” ujar Yudha, Kamis (15/04).
Dilanjutkan Yudha, efisiensi juga terjadi di perjalanan dinas dan makan minum pun dipangkas 20%, dan mendapat angka Rp20 miliar, sehingga ditambah dengan dana BTT awal jumlahnya menjadi Rp96 miliar, dan akan digenapkan Rp100 miliar sesuai komitmen Bupati Garut.
Politisi PDIP ini juga menyampaikan, anggaran BTT ini, konteksnya bukan penanganan pada kesehatan saja, termasuk yang terdampak sosial ekonomi akan diperhatikan. Salah satunya Bank Emok dan mungkin yang lainnya.
“Sementara saat ini dari semua SKPD, baru mengusulkan Rp27 miliar, sehingga ada celah fiskal yang luas, silahkan saja nanti,” kata Yudha.
Sambung Yudha, hari ini para Lurah rapat di Sekretariat Daerah (Setda), ia pun menyarankan ke Lurah untuk membuat usulan kebutuhan masyarakat yang terdampak sosial ekonomi akibat Corona.
“Makanya tadi juga saya sampaikan ke Lurah untuk mengusulkan kebutuhan apa untuk masyarakat yang terdampak, seperti pedagang yang biasa jualan di sekolah, karena libur jadi tidak bisa berjualan, tentu ini harus diperhatikan, dan celah ruang fiskalnya ini ada, karena adanya efisiensi dari berbagai kegiatan,” bebernya.
Karena tambah Yudha, anggaran yang disiapkan tidak akan di alokasikan untuk alat kesehatan saja, seperti ventilator atau Alat Pelindung Diri (APD), tetapi konteks bantuan ekonomi untuk warga masyarakat yang terdampak terutama, pungkasnya. (Ndy)
