“Terimakasih atas kerja sama ini, mudah-mudahan nanti diikuti dengan kesepahaman di masing-masing dinas gitu, agar di dalam pelaksanaannya ada pengawasan, ada pendampingan, juga tidak ada kesalahan-kesalahan hukum yang nanti akan menyulitkan bagi kita di kemudian hari,” ujar Barnas.
Hal senada diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Helena Octavianne, yang menyambut baik kerja sama ini. Ia berharap kesepakatan ini dapat mencegah semua pihak dari terjerumus ke dalam tindak pidana, baik pidana umum maupun khusus. Selain itu, Helena menyoroti beberapa peraturan daerah yang perlu diubah agar lebih relevan dengan kondisi saat ini dan mengajak pemerintah daerah untuk berinovasi dalam memperbarui aturan tersebut.
Helena juga menambahkan bahwa Kejari Garut siap memberikan layanan hukum seperti pendapat hukum dan mediasi kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari peran jaksa pengacara negara. Selain melayani pemerintah, pihaknya juga membuka layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk urusan pribadi seperti permasalahan tanah atau pembagian warisan.
“Siapa tau ada masalah-masalah pribadi, urusan tanah, ada pembagian warisan itu bisa juga ke jaksa pengacara negara,” tandasnya. (*)
