Lanjut disampaikan Rudy, kalau dimisalkan 10% saja dari angka Rp7 triliun yakni Rp700 miliar. Berarti didalam rangka mendapatkan PAD Kabupaten Garut, tentunya akan mendapatkan lebih lagi.
“Dari pajak restoran dan hotel, minimal kita harus mendapatkan 100 miliar rupiah, minimal. Tapi sekarang kita hanya mendapatkan 20 miliar di waktu-waktu sebelum pandemi. Kalau seandainya Perda nomor 1 tahun 2016 bisa dibuka oleh Bupati, maka saya akan umumkan di radio atau dimanapun, inilah restoran yang telah memberikan pajaknya kepada kita, ada yang tidak rasional pajaknya kepada kita. Malah saya katakan, tidak adalagi, tutup dan pergi dari Garut. Kita tidak perlu ada restoran-restoran yang mengkhianati pemerintah daerah,” tegas Rudy.
Makanya sambung Rudy, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan membuat plang, bahwa bilamana restoran tidak membayarkan kepada Pemkab, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini juga kata Rudy, merupakan perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Rudy, ada hal yang tidak logis dengan restoran yang hanya membayar Rp2 juta saja dalam sebulan, hitungan omzetnya hanya Rp700 ribu, padahal pelayanannya lebih dari itu.
“Pendapatannya hanya 70 ribu kira-kira perhari, omzetnya hanya 700 ribu, tapi pelayanannya disitu ada 15, mobilnya berjejer,” cetusnya.
Bupati pun mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada hotel dan restoran yang 100% jumlah yang disetorkan oleh tamu, telah disetorkan ke Pemkab Garut, diantaranya yang pertama, Hotel Santika dengan nilai lebih dari Rp2 miliar pertahun.
“Yang kedua adalah Cahaya Villa’s. Saya memberikan penghargaan ini, Cahaya Villa’s itu diminati dan dua hotel lainnya diminati. Bersih, profesional dan bayarnya juga amanah dan sesuai ketentuan,” papar Bupati Rudy. (Ndy)
Komentar ditutup.