0
0
hariangarutnews.com – Peran Wakil Ketua DPRD Garut kian strategis saat pembahasan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Melalui forum resmi penyusunan RKPD, H. S. Fahmi tidak sekadar hadir seremonial. Ia terlibat aktif mendorong agar perencanaan pembangunan kabupaten bergerak lebih merata, produktif, serta berpijak pada kebutuhan nyata warga di tingkat desa hingga kelurahan.
Keterlibatan langsung Wakil Ketua DPRD Garut pada forum RKPD 2027 patut disorot, terutama ketika kesenjangan antar wilayah masih terasa. Garut membutuhkan arah pembangunan baru, bukan sekadar daftar proyek tahunan. Di titik inilah, sikap kritis namun konstruktif dari unsur legislatif dibutuhkan. Kehadiran figur seperti Fahmi membuka peluang sinergi lebih sehat antara aspirasi masyarakat, data teknis perangkat daerah, serta visi jangka panjang daerah.
Peran Strategis Wakil Ketua DPRD Garut di Forum RKPD
Forum RKPD sejatinya bukan acara rutin belaka. Di ruangan tersebut, masa depan Garut beberapa tahun ke depan dipetakan. Wakil Ketua DPRD Garut memiliki posisi penting untuk menjembatani bahasa teknokratis birokrasi dengan suara warga. Tanpa jembatan itu, tidak sedikit program berakhir setengah jalan, sulit diakses, atau bahkan tidak menyentuh kelompok rentan di pinggiran wilayah.
Keikutsertaan aktif H. S. Fahmi menegaskan bahwa DPRD tidak hanya hadir saat pembahasan anggaran. Keterlibatan sejak tahap perencanaan mengurangi risiko lahirnya program asal jadi. Forum RKPD menjadi ruang bagi Wakil Ketua DPRD Garut untuk menguji kelayakan gagasan, mengkritisi prioritas, serta memastikan setiap rencana dapat diukur manfaatnya, bukan sekadar tertulis rapi pada dokumen formal.
Dari sudut pandang pribadi, saya melihat langkah ini sebagai upaya menggeser budaya perencanaan pasif menjadi partisipatif. Ketika Wakil Ketua DPRD Garut membuka ruang dialog lebih luas, peluang munculnya inovasi lokal ikut meningkat. Misalnya, usulan penguatan ekonomi desa berbasis komoditas unggulan, atau skema pelayanan publik berorientasi digital. Gagasan semacam itu sulit terwujud bila forum hanya jadi ajang paparan satu arah.
Menuju Pembangunan Merata: Antara Data, Aspirasi, dan Keberanian Politik
Wacana pemerataan sering terdengar saat musrenbang, rapat komisi, hingga reses. Namun penerjemahannya ke program terukur tidak selalu mudah. Di sini, Wakil Ketua DPRD Garut memegang peran penting untuk menuntut basis data lebih kuat. Setiap usulan pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, maupun peningkatan ekonomi perlu landasan angka jelas, baik indikator kemiskinan, akses pendidikan, maupun kualitas kesehatan.
Saya menilai keberanian politik menjadi faktor pembeda. Wakil Ketua DPRD Garut ditantang berani mengalihkan fokus dari proyek populer ke program berdampak panjang. Misalnya, perbaikan sistem irigasi mikro yang menopang pertanian rakyat, penguatan UMKM desa, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Program semacam ini mungkin kurang menarik dari sisi pencitraan cepat, namun lebih relevan bagi ketahanan ekonomi warga.
Kunci berikutnya terletak pada keberanian mengakui ketimpangan. Beberapa kecamatan masih tertinggal infrastruktur, sementara kawasan lain mulai berkembang. Dalam pandangan saya, Wakil Ketua DPRD Garut sebaiknya mendorong peta prioritas yang jujur, meskipun berpotensi menuai kritik. Tanpa pengakuan terbuka atas kesenjangan, jargon pemerataan hanya menjadi slogan musiman tanpa perubahan nyata di lapangan.
Produktivitas Pembangunan dan Harapan untuk Garut 2027
Produktivitas pembangunan bukan sekadar banyaknya proyek, tetapi seberapa jauh manfaat dirasakan masyarakat. Partisipasi aktif Wakil Ketua DPRD Garut pada forum RKPD 2027 membuka kesempatan mengarahkan anggaran ke program bernilai tambah tinggi. Saya berharap, dari proses perencanaan ini lahir kebijakan lebih berpihak pada desa tertinggal, mendorong ekonomi lokal tumbuh berkelanjutan, sekaligus memperbaiki mutu layanan dasar. Pada akhirnya, forum RKPD bukan hanya rapat tahunan, melainkan tonggak refleksi kolektif: apakah Garut bergerak ke arah lebih adil, cerdas, serta manusiawi.
