HARIANGARUTNEWS.COM – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin apel gabungan sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas non-organik dan mitra statistik BPS di Lapangan Apel Setda Kabupaten Garut, Senin (04/08/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Garut terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Untuk membuat pembangunan yang baik, harus didukung oleh ketersediaan data yang akurat, lengkap, detail, dan update. Oleh karena itu, kami mendukung penyelenggaraan sensus ekonomi ini agar Garut memiliki data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik ke depan,” ungkap Bupati.
Bupati Syakur menjelaskan bahwa para penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan ini adalah petugas yang akan terlibat dalam persiapan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kepesertaan mereka dalam program jaminan sosial ini bertujuan agar para petugas dapat fokus menjalankan tugasnya tanpa khawatir terhadap risiko saat bekerja.
“Mereka bisa fokus menjalankan tugasnya karena mendapatkan jaminan dari pemerintah yang memberikan tugas kepada mereka. Ini juga memberikan kenyamanan dan kepastian bagi mereka,” tambahnya.
Selain itu, Bupati Syakur mengharapkan masyarakat, terutama pekerja mandiri, untuk turut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini.
“Program ini bertujuan memberikan kenyamanan, kepastian, dan ketentraman bagi para pekerja. Harapan kami, masyarakat mau mengikuti program ini secara mandiri, karena manfaatnya sangat besar bagi mereka,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Garut, Supriatna, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan dua program utama untuk para petugas non-organik dan mitra statistik BPS, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Apabila teman-teman mengalami risiko kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas, seluruh biaya pengobatan dan perawatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi risiko meninggal dunia, santunan juga akan diberikan, ditambah beasiswa untuk dua anak dari pendidikan TK hingga perguruan tinggi S1 dengan total Rp174 juta,” jelas Supriatna.
Supriatna juga mengungkapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen meningkatkan layanan bagi peserta, termasuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Kepala Desa, Camat, dan mitra lainnya.
“Kami ingin memastikan layanan kami sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat, sehingga tidak ada keluhan atau komplain. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan coverage jaminan sosial bisa lebih cepat tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut, Nevi Hendri, menyampaikan bahwa BPS telah merekrut sekitar 1.430 hingga 1.460 mitra statistik yang bertugas melakukan pemutakhiran geospasial di seluruh desa di Kabupaten Garut.
“Mereka bertugas mengecek batas-batas SLS (Satuan Lingkungan Setempat) atau RT di wilayah masing-masing. Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, mereka dapat fokus bekerja di lapangan tanpa khawatir terhadap risiko yang mungkin terjadi,” jelas Nevi.
Pelaksanaan kegiatan ini telah dimulai sejak 1 Agustus 2025 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Setiap petugas memiliki tugas mengecek batas-batas RT di sekitar 15 RT per orang di seluruh desa di Kabupaten Garut.
“Kami juga mengimbau agar setelah kontrak selesai, petugas dapat melanjutkan program BPJS ini secara mandiri karena manfaatnya sangat besar bagi mereka,” pungkasnya.(Jobtrain Uniga/Agis-Rindi-Pina)
Komentar