Oleh : Tata Ansorie, S.Kom | Pimpinan Umum Harian Garut News
HARIANGARUTNEWS.COM – Minggu lalu Pimpinan Redaksi Harian Garut News, Igie R Rukmana, S. Kom bermain catur dengan mantan bupati Garut DR. H. Rudy Gunawan, SH, MH, MP di kediamannya jalan Kabupaten Garut Kota.
Disela-sela main catur tersebut, ada obrolan terkait Pilkada serentak tahun ini. Kata Rudy Gunawan dari Pilkada yang sudah digelar empat kali di Garut, yang kelima ini persiapannya yang tidak menarik. Pilkada kali ini tidak asyik, tidak memiliki tantangan idealnya Pilkada.
Disebutkannya, partai politik minus kader yang dipersiapkan. Kali ini hanya ada tiga orang kader politik yang akan maju, yakni dr. Helmi Budiman, H. Nadiman dan H. Yudi Lasminingrat. Selain itu, pilkada yang tinggal menyisakan beberapa bulan lagi, partai-partai tak memiliki daya dalam menentukan pilihan pasangan.
Ya, apa yang disampaikan mantan bupati dua periode ini cukup beralasan dan realistis. Pilkada ini seperti dihinggapi keragu-raguan yang besar. Belum ada sikap partai yang menentukan kandidatnya sebagai bakal calon, kecuali dr. Helmi Budiman (PKS), Yudi Lasminingrat (PPP), dan Yuda Puja Purnawan (PDIP). Tentu hal wajar, soalnya ketiganya merupakan pimpinan dimasing-masing partainya.
Jika menghitung jadwal pendaftaran pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Garut ke KPU pada tanggal 27 Agustus 2024, maka waktu yang tersisa hanya dua bulan lagi para partai harus mendaftar. Sementara sampai saat ini partai-partai masing sibuk seleksi atau konvensi dan pertemuan antar partai.
Informasi terkini perkembangan partai politik, PKS dan Nasdem telah menyepakati untuk berkoalisi. Dalam kesepakatan itu dr. Helmi sebagai calon bupati dan Nasdem belum menyebut nama sebagai Wakil. Hanya saja clear, Nasdem mendukung PKS. Artinya 10 kursi sebagai syarat pendaftaran sudah terpenuhi.
Kemudian PDIP pun beberapa hari kemarin telah melakukan pertemuan dengan PKS dan menyepakati, bahwa PDIP mendukung dr. Helmi Budiman sebagai calon bupatinya. Tentu informasi ini membuktikan bahwa perkembangan politik telah mencair, karena terbangunnya koalisi PKS dan PDIP.
Lalu ada rumor kemungkinan PPP pun akan berada dikoalisi dengan PKS. Bahkan disebut-sebut Yudi Lasminingrat disebut-sebut ideal disandingkan dengan dr. Helmi Budiman. Tentu ini belum dapat dikatakan informasi benar, karena kedua partai tersebut belum ada bukti koalisi yang tertuang dalam nota kesepakatan. Berbeda dengan Nasdem dan PDIP, keduanya sudah menyepakati dengan PKS.
Beda halnya Golkar dan Gerindra. Beberapa hari kemarin, keduanya telah melakukan pertemuan dan sepakat untuk berkoalisi, hanya saja dua partai ini belum bisa memunculkan nama kandidatnya. Artinya, partainya sudah jelas akan berkoalisi, hanya menunggu keputusan kandidat yang sedak menjalani seleksi.
Adapun PKB, Demokrat dan PAN, tidak ada info kemana arah koalisinya. PKB dan PAN belum muncul nama-nama kandidat, sementara Demokrat yang muncul Dudung Sudiana sebagai kandidat balon bupati, dan Ahmad Bajuri sebagai balon wakil bupati. Demokrat butuh enam kursi lagi untuk memenuhi persyaratan.
Jika melihat situasi seperti ini. Suka atau tidak suka, dengan waktu pendaftaran pasangan calon ke KPU yang sudah cukup dekat, maka akan terjadi pasangan kandidat yang dipaksakan atau terpaksa, atau istilah lain kawin paksa.
Yah, hanya sekedar untuk memenuhi agenda Pilkada, sehingga yang muncul hanya “Susuganan cocok”, “Susuganan menang”. Jika demikian tak ada skenario yang tersusun baik yang dilakukan partai politik, sebagai lembaga yang memiliki kewajiban kelangsung politik bernegara.
Untuk mengelolah pemerintah daerah selama lima tahun, butuh pasangan yang saling memahami saling menjaga kebersamaan bertugas sesuai dengan kapasitas masing-masing. Artinya menuju Pilkada sebagai awal masuk di pemerintahan, maka perlu masing-masing kandidat saling mengenal dan menyepakati yang matang tidak terburu-buru.
Jangan ada kawin paksa atau dalam istilah bahasa arab ‘Ijbar’, yaitu suatu tindakan yang dipaksakan.
