oleh

Rekrutmen PPS Tuai Kontroversi, Ini Tanggapan Keras dari Tokoh Masyarakat Termasuk Mantan Bupati Garut

HARIANGARUTNEWS.COM – Tuai Kontroversi, masyarakat Kabupaten Garut menilai proses rekrutmen badan ADHOC Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) diduga sarat rekayasa dan nepotisme. Tudingan keras dari sejumlah kalangan ini dipicu ketidakjelasan parameter penilaian tes wawancara PPS, yang selalu menjadi batu sandungan bagi peserta yang mendapat nilai tertinggi di tes CAT.

Sudah menjadi buah bibir di kalangan calon PPS, pemicu hal tersebut disebabkan hampir 90 persen PPS terpilih merupakan titipan pejabat dan Komisioner KPU Garut.

Carut marut pelaksanaan rekrutmen calon anggota PPS untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Garut yang ditandai dengan beragam informasi miring ini telah jadi atensi khusus para tokoh masyarakat Kabupaten Garut.

Misalnya Ketua DPP Laskar Indonesia, Dudi Supriyadi. Dirinya mengatakan agar rekrutmen petugas badan ad hoc pemilu juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

“Kalau nantinya muncul ketidakpuasan publik terkait rekrutmen penyelenggada ad hoc dan kalau jumlahnya sangat banyak, ini bisa berimplikasi kurang baik terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri,” ujarnya.

Mantan Bupati Garut, HM Aceng Fikri berpendapat, semestinya ada transparansi dari KPU dan tidak mengedepankan kedekatan dengan calon anggota atau mengakomodir intervensi dari organisasi tertentu dengan meloloskan calon.

“Bagaimana pemilu bisa jurdil kalau rekruitment penuh rekayasa. Kalau dari proses rekrutmen PPS sudah carut-marut begini entah jadi apa pemilu ke depannya,” tandas Ceng Fikri.

Sementara menurut seorang aktivis Garut, Iyep S Arrasyid, seharusnya KPUD memberi ruang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat tanpa melihat warna, latar belakang atau ras tertentu. Tapi dengan hasil saat ini justru dirinya memberi sanksi atas integritas penyelenggara di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

“Kenapa, karena carut marut yang terjadi di bawah membuktikan bahwa integritas KPU termasuk tingkat desa dan kecamatan sangat diragukan. Ada beberapa calon penyelenggara hanya karena kedekatan emosional dan kekeluargaan kemudian diakomodir,” ungkapnya. (Gie)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru