“Jadi nanti ke depan sebagai persiapan menghadapi Pemilu dan pemilihan di 2024, supaya ASN bersikap netral dan seperti apa yang harus dilakukan dan harus dihindari oleh ASN,” ucapnya.
Pihaknya juga menginformasikan beberapa hal, diantaranya apa tugas KASN, statistik pelaporan pengaduan masyarakat terkait netralitas ASN di tahun 2020-2021. Dalam kesempatan ini juga, imbuh Rolly, pihaknya menyampaikan beberapa hal terkait keputusan bersama.
“Khususnya terkait apa-apa yang dilarang atau apa-apa yang bisa menjadi dianggap pelanggaran oleh ASN, dan juga tadi kami sampaikan poin-poin apa yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah di daerah, untuk melaksanakan keputusan bersama tersebut,” ungkapnya.
Ia berharap para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Keputusan Bersama khususnya terkait netralitas ASN.
“Tentu kita berharap ada koordinasi terus lebih lanjut dalam menjaga ASN supaya mereka terlindungi dari kemungkinan pelanggaran netralitas, jadi kita berharap kerja sama terus ke depan supaya ASN semua kalau bisa tidak ada lagi yang melanggar netralitas,” tegasnya.
Sekda Garut Nurdin Yana, menyatakan, dengan adanya kunjungan ini diharapkan para ASN di Kabupaten Garut dapat mendapatkan pemahaman terkait netralitas pegawai, mengingat sebentar lagi Indonesia akan memasuki masa pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2024.
“Harapannya jelas ya karena ini konteksnya adalah ke aspek politik, politik itu sangat rentan dengan dinamika yang terjadi di Kabupaten Garut,” ucap Sekda Garut dalam keterangannya.
Selain itu, ia juga berharap para ASN di Kabupaten Garut dapat memiliki pemikiran ataupun mindset sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tetap dapat menjaga netralitas saat pemilu berlangsung.
“Sehingga dengan demikian mereka tidak berperilaku keluar konteks netralitas yang disyaratkan oleh KASN khususnya dengan regulasi yang kita tetapkan, yang sudah kita pegang,” ujarnya.
Komentar ditutup.