HARIANGARUTNEWS.COM – Seribuan lebih honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang tergabung dalam FKHN sambangi gedung DPRD Garut, mereka berorasi menyuarakan hak-hak honorer yang sudah bekerja belasan hingga puluhan tahun di intansi kesehatan.
“Mereka wajar menuntut hak-haknya dan selayaknya diangkat sebagai ASN tanpa test atas pengabdian dan jerih payahnya,” Jelas Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Garut, Karnoto SKep. MSi, yang berkesempatan menerima audiensi.
Ia juga mengapresiasi atas aksi demontrasi para honorer kesehatan hari ini yang berjalan damai, tertib, dan tidak mengganggu pelayanan.
“Semoga harapan mereka bisa terwujud, namun jika tidak bisa diwujudkan sebaiknya Pemerintah Pusat merevisi bila perlu mencabut PP 49 tahun 2018 yang dinilai tidak implementatif dan menimbulkan gejolak di kalangan honorer,” terang Karnoto.
Dalam tuntutan aksinya Ketua FKHN Garut, Emul Mulyana menyampaikan Tigal hal yaitu, tambahkan quota PPPK untuk honorer nakes dan no nakes sekaligus alokasi penggajiannya dari pemerintah pusat. Kemudian, tidak ada pengangkatan ASN jalur umum sebelum terangkatnya semua honorer. Selanjutnya tidak menerima peserta testing PPPK dari swasta dan honorer dari luar Garut.
Emul juga meminta agar Kadinkes dan Direktur Rumah Sakit dapat selalu mengijinkan honorer untuk menyampaikan aspirasi tanpa ada tekanan dan intimidasi dari manapun.
Rangkaian aksi demontrasi dan audiensi yang berjalan selama tiga jam pun akhirnya selesai dengan ditandatanganinya berita acara penerimaan dan kesiapan Sekda, BKD, Kadinkes bersama komisi 4 DPRD untuk menyampaikan tuntutan FKHN ke Kemenkes RI pada Rabu depan.
Turut hadir saat menerima audiensi bersama anggota Komisi 4 DPRD Garut, Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Yana, SH. MSi, Kepala BKD Drs Didit Fajar Purwadi, MSi, Kabid SDK Dinkes Yodi S, SSi. MHKes. (YB)
