“Alhamdulillah, waktu penetapan kepada para KPM tentang BLT DD, semua itu berdasarkan atas dasar hasil musyawarah dalam tahapan Musdesus,” ucap Taufik.
Dimana, lanjut Taufik, musyawarah dihadiri oleh, RT, RW, BPD dan lembaga yang lain untuk menentukan hasil musyawarah. Sehingga jumlah mengerucut ditetapkan 24 KPM, terbagi di beberapa wilayah di Desa Bunisari.
“Penerima merupakan non (bukan penerima) bantuan pemerintah seperti PKH dan BPNT. Rata-rata satu KPM per satu wilayah RT, karena jumlah RT di Desa Bunisari ada 24,” terang Taufik.
Program Dana Desa ini, lanjut Taufik, merupakan program pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, sehingga Dana Desa diprioritaskan pada BLT DD dan kesehatan, belum mengarah pada pembangunan fisik.
“Kita prioritaskan pada pemulihan ekonomi dan kesehatan diantaranya, permodalan klompok usaha, terus pemberdayaan, peningkatan kapasitas MUI, Satgas penangan Covid-19, kemudian desa digital dan pemutahiran data SDGS.
Taufik berharap, kepada warga masyarakat khusus Desa Bunisari dengan sudah disalurkannya bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat, semoga masyarakat lebih paham menganai anggaran desa, terutama LKD yang ada di wilayah, bahwa di tahun anggaran 2021 tidak ada pembangunan, tetapi lebih ditekankan kepada pemulihan ekonomi, kesehatan dan penanganan Covid-19. (T Supriatna)
Komentar ditutup.