“Kalau saya (selaku anggota DPRD Provinsi) ini harus disinkronkan juga dengan planing-planing yang ada di Kabupaten Garut, apa yang harus diperjuangkan,” ucap Memo.
Dikatakan Memo Hermawan, ini harus ada mata rantai dan bukan hanya dengan masyarakat, apa program kabupaten yang bisa di sinkronkan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Contohnya program pembangunan jalan tol, ini akan melewati Garut yang nantinya akan berdampak apa itu perkembangan industri, perekonomian dan launn. Dan kewajibannya, apakah kita sudah menggiring Garut ini menjadi ramai. Apakah tata ruang wilayah yang terlewati jalan tol ini sudah dibuat,” ujar Memo.
Menurutnya, kalau saja semisal Pemerintah Kabupaten Garut tidak mempunyai anggaran, pemerintah provinsi punya kewajiban untuk membantu pemerintah di kabupaten/kota.
“Seperti halnya pak Bupati menginginkan, karena APBD Garut terbatas, ingin adanya jalan lingkar dan ruas jalan alternatif. Tahun pertama kita (anggaran provinsi) ada pergeseran karena Covid-19 dan tahun ini Insya Allah, tahun ini sudah dibuatkan jalan lingkar di Leles,” paparnya.
Namun menurut Memo, hal terpenting adalah yakni persiapan bagaimana mensinkronkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
“Contoh di jalan tol ini, jangan sampai nanti Garut tidak mempersiapkan, payung hukum tidak ada dan menjadi masalah,” tandasnya. (Ndy)
Komentar ditutup.