Namun demikian, Dede Salahudin berjanji, pihaknya akan menyerahkan hasil musrenbang dan berjuang demi mengamankan di musrenbang kabupaten.
“Kita akan melakukan penyelarasan dengan DPRD, usulan mana-mana saja yang masuk RKPD. Saya sebagai wakil rakyat asli Karangtengah dari Dapil satu, akan berjuang semaksimal mungkin apalagi usulan-usulan yang ada keterkaitan dengan infrastruktur keagamaan dalam rangka menyebarkan syiar islam. Karena ini basis saya juga, tentunya akan memprioritaskan banyak hal seperti infrastruktur keagamaan, pertanian, destinasi pariwisata dan program lain untuk kemajuan Kecamatan Karangtengah,” tuturnya.
Lanjut Dede, sesuai permendagri nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara perencanaan pembangunan, di
musrenbang RKPD tingkat Kabupaten harus ada semacam pleno khusus antara Bappeda dengan DPRD Garut. Dimana, kata Dede, DPRD Garut sekarang hadir di tiap-tiap kecamatan di masing-masing dapilnya untuk menghadiri kegiatan musrenbang.
“Mereka harus mengawal dan mengamankan prioritas pembangunan yang diusulkan oleh tiap-tiap kecamatan, makanya harus ada sesi khusus, kalau nanti kemudian pagu indikatif terbatas, tentu mana yang paling prioritas, kalau keterbatasan anggaran,’ bebernya.
Dede juga meminta kepada Bupati Garut agar lebih teliti secara seksama terhadap belanja-belanja program di tiap SKPD. Karena, sambung ia, seringkali kegiatan penunjang lebih besar dari pada kegiatan inti, seringkali sebuah program belanja di dinas itu, lebih banyak perjalanan dinas dan honorarium dari pada untuk kegiatan intinya.
“Kalau semua bisa diefisiensikan, menekan belanja yang tidak perlu, jadi banyak usulan-usulan kecamatan bisa dikabulkan,” pungkasnya. (Irwi)
Komentar ditutup.