“Sekarang kami serahkan sepenuhnya kepada yang berwajib. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Selama proses hukum, Pemkab Garut tidak bisa melakukan pendampingan litigasi (hukum). Alasannya kasus hukum yang menjerat PNS ini adalah ranah pribadi,” ujar Rudy, Rabu (02/11/2020).
Rudy menegaskan, penggunaan narkotika adalah pelanggaran berat. Jika nanti hukuman yang dijatuhkan hakim lebih dari dua tahun, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat. Dengan demikian statusnya sebagai PNS akan dicabut, dan mereka tidak berhak atas pensiun.
“Saya ingatkan semua SKPD di Pemkab Garut, bahwa penyalahgunaan narkotika bisa berujung pada pemecatan. Karena itu saya meminta, agar setiap kepala SKPD memberi pengertian jajarannya seputar bahaya penyalahgunaan narkotika,” pungkasnya. (Igie)
Komentar ditutup.