Dikatakan Rudy, saat ini baru satu gedung yang bisa dimanfaatkan yakni kantor Dinas KB saja yang lainnya belum bisa dimanfaatkan.
“Baru satu saja bangunan Dinas KB, yang satunya lagi kan ambrol juga. Jadi 80% bangunan Pemerintah tidak dapat diselesaikan oleh pemborong dengan aman, saya prihatin sekali,” sesalnya.
Untuk langkah selanjutnya, kata Rudy, sesuai ketentuan yang berlaku, ia meminta APIP untuk turun mengecek apakah ini ada terjadi kerugian negara.
“Makannya saya meminta kepada para pengusaha apalagi orang Garut, supaya bertanggung jawab, harganya kan sudah cukup baik. Saya juga kan Developer sangat mengerti, makanya saat ini saya sangat-sangat kecewa sekali,” pungkasnya. (Ndy)
Komentar ditutup.