HARIANGARUTNEWS.COM – Gelombang rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut baru-baru ini memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan.
Dadan Nugraha, seorang advokat dari DN IBRAHIM And Partner yang juga aktif sebagai pemerhati kebijakan publik, memberikan analisis mendalam dari sudut pandang hukum terhadap fenomena ini. Dirinya mengupas tuntas landasan regulasi serta implikasi kebijakan yang menyertainya, merujuk pada literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkini.
Nugraha membuka analisisnya dengan menegaskan bahwa rotasi dan mutasi dalam sistem birokrasi bukanlah sekadar perpindahan personel, melainkan sebuah mekanisme yang diatur secara ketat oleh hukum dan idealnya menjadi pendorong utama reformasi tata kelola pemerintahan.
Rujukan utama dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pasal 73 UU ASN secara eksplisit mengatur berbagai jenis mutasi PNS, baik di dalam maupun antar instansi, serta lintas wilayah. Lebih krusial lagi, pasal ini menggarisbawahi larangan mutlak adanya konflik kepentingan dalam setiap proses mutasi, sebuah prinsip fundamental untuk menjaga objektivitas dan integritas birokrasi.
Kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah terkait manajemen PNS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 117 ayat (1) huruf l UU ASN, menjadi payung hukum bagi regulasi di tingkat bawahnya. Implementasi dari amanat UU ASN kemudian tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS), yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
Bagian Ketiga PP ini secara komprehensif mengatur seluk beluk mutasi. Pasal 69 PP Manajemen PNS secara eksplisit menyebutkan tujuan strategis mutasi, yaitu pemenuhan kebutuhan organisasi, pengembangan karier pegawai, peningkatan kinerja, dan pemerataan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, serta pola karier yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Pasal 70 PP Manajemen PNS mengamanatkan bahwa setiap keputusan mutasi harus didasarkan pada pertimbangan matang terhadap kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan instansi, serta integritas dan moralitas pegawai. Klasifikasi jenis-jenis mutasi berdasarkan lingkupnya (internal, antar instansi, antar wilayah) diatur dalam Pasal 71, sementara Pasal 72 menetapkan batas minimal masa kerja (umumnya dua tahun) dalam suatu jabatan sebelum seorang PNS dapat dimutasi, kecuali dalam kondisi-kondisi khusus.
Keberadaan Tim Pertimbangan Mutasi, yang diatur dalam Pasal 76 PP Manajemen PNS, menjadi elemen penting dalam memberikan masukan objektif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebelum keputusan mutasi diambil.
Aspek teknis dan prosedural pelaksanaan mutasi kemudian diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN ini menyediakan panduan operasional yang detail mengenai pengajuan usul mutasi, mekanisme penilaian calon, hingga penetapan keputusan mutasi.
Standarisasi formulir dan alur proses mutasi antar instansi serta antar wilayah yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi subjektivitas.
Dalam konteks berita di tingkat kabupaten, Dadan Nugraha juga menyoroti relevansi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur mutasi pejabat daerah. Meskipun nomor spesifik Permendagri tidak disebutkan dalam rilis berita, Nugraha menekankan pentingnya Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Pasal ini secara tegas melarang kepala daerah melakukan mutasi pejabat dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan calon hingga enam bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Ketentuan ini merupakan lex specialis yang bertujuan untuk mencegah politisasi birokrasi terkait dengan kepentingan Pilkada. Permendagri terkait kemudian menjabarkan tata cara pengajuan dan pemberian persetujuan mutasi oleh Mendagri dalam periode sensitif tersebut.
“Dengan kerangka hukum yang sedemikian komprehensif, rotasi dan mutasi seharusnya dipandang sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.
Dadan menekankan bahwa netralitas dalam mutasi hanya akan tercapai jika orientasinya jelas pada peningkatan profesionalisme dan pelayanan, bukan sekadar redistribusi kekuasaan. Prinsip meritokrasi, yang secara filosofis dan yuridis dianut dalam UU ASN (Pasal 52), harus menjadi spiritus movens dalam setiap kebijakan mutasi. Seleksi yang ketat berdasarkan kinerja terukur, integritas yang tak diragukan, dan kecakapan manajerial yang terbukti menjadi imperatif hukum. Korelasi antara perubahan struktur organisasi akibat mutasi dengan alokasi anggaran dalam RAPBD 2025 juga menjadi sorotan.
“Prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah mengamanatkan penyusunan anggaran berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang jelas. Jika rotasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, maka alokasi anggaran harus secara konkret mendukung program-program yang diampu oleh pejabat yang baru dilantik,” jelas Nugraha.
Pertanyaan krusial yang harus dijawab, menurutnya, adalah apakah setiap SKPD pasca mutasi memiliki program yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rotasi yang efektif idealnya akan bermuara pada lahirnya kebijakan-kebijakan populis dan inovatif yang memberikan dampak positif langsung kepada warga.
Dalam konteks teoritis, Nugraha mengaitkan fenomena ini dengan New Public Management (NPM), sebuah paradigma yang menekankan efisiensi, kinerja, dan akuntabilitas dalam administrasi publik.
“Penerapan prinsip NPM dalam konteks mutasi berarti menempatkan individu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial yang kuat dan berorientasi pada hasil yang terukur,” terangnya.
Lebih lanjut, Nugraha menekankan krusialnya pengawasan publik dalam setiap tahapan proses mutasi. “Prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan pilar utama dalam hukum tata usaha negara, mengharuskan agar setiap keputusan mutasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Masyarakat berhak untuk mengetahui dasar pertimbangan, mekanisme pelaksanaan, dan potensi dampak dari kebijakan ini,” tegasnya.
Sebagai penutup, Dadan Nugraha menilai bahwa rotasi dan mutasi merupakan ujian bagi kepemimpinan daerah dalam mengimplementasikan agenda reformasi birokrasi.
“Kepala daerah memiliki tanggung jawab hukum dan etis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan mutasi yang diambil selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat. Kegagalan dalam mengedepankan prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip good governance dan merusak kepercayaan publik,” pungkasnya.
Dengan demikian, efektivitas gelombang rotasi dan mutasi pejabat di Kabupaten Garut akan ditentukan oleh sejauh mana proses ini didasarkan pada pemahaman dan implementasi yang benar terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengawalan ketat dari masyarakat dan berbagai elemen pengawas lainnya akan menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa momentum ini benar-benar membawa perubahan positif bagi daerah.
