HARIANGARUTNEWS.COM – Komite Persiapan Pemerintahan Calon Daerah Otonomi Baru (KPP CDOB) Garut Utara bersama Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra), menggelar buka puasa bersama di Rumah Makan Sari Cobek Candi Cangkuang Leles, Minggu (17/3) kemarin. Pada buka bersama tersebut hadir Ketua Umum PM GATRA Rd. H. Holil Aksan Umarzen, Ketua KPP CDOB GATRA H. Isep Bashir, Pengurus KPP dan PM GATRA, unsur pemerintah Garut mulai Asda 1, Kabag Birotapem, para camat, Para Ketua APDESI, ABPEDSI, KOMPAKDESI, Para Camat, kapolsek, dan ketua KNPI se- Garut Utara.
Ada pemandangan berbeda disela-sela acara tersebut, yakni hadirnya mantan wakil bupati Garut dua periode dr. H. Helmi Budiman. Kehadirannya disambut riuh para undangan, semua berdiri dan menyambut kehadirannya. Dipenghujung acara Helmi pun didaulat untuk memberikan ceramah atau kuliah tujuh menit.
“Saya menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan PM Gatra sehingga hari ini tinggal menunggu moratorium dibuka. Tentu saya mendukung selain Garut Utara memiliki nilai tinggi pada uji kelayakan di Jawa Barat, juga telah mencapai tahapan baik secara administrasi maupun politis,” ujar Helmi usai menyampaikan kutumnya.
Sementara, Ketua Umum PM Gatra Rd. H. Holil Aksan Umarzen dalam paparannya menyampaikan rasa terimakasih berkat kerjasama dan dukungan dari Kepala Desa dan BPD sebanyak 116 Desa dari 11 Kecamatan, melalui Musdes telah didapatkan keputusan bersama berbentuk proposal pengusulan Wilayah Garut Utara untuk di tetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara.
“Garut harus dimekarkan supaya rakyat lebih sejahtera. Jika Garut menjadi 3 pemerintahan daerah, maka bantuan DAK, DAU dan bantuan lainnya dari APBN akan menjadi lebih besar, bukan 4 Triliun melainkan menjadi 12 Triliun. Akan ada 3 Bupati, 3 Wakil Bupati, 3 Polres, 3 Dandim, 3 Kejari, 3 Pengadilan Negeri, 150 Anggota DPRD serta masih banyak manfaat dari pemekaran daerah yaitu untuk memudahkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan,”terangnya.
Adapun Ketua KPP CDOB Gatra DR (HC) H. Isep Basir dalam sambutannya mengatakan sebagai bentuk persiapan jika moratorium dicabut oleh Presiden, maka semua potensi dasar mengenai persyaratan untuk pemekaran daerah harus dipersiapkan mengenai Tata Kelola Pemerintahan, Site Plan dan Blueprint-nya seperti apa, agar pada saat di monitoring atau survey dari Dirjen Kemendagri, Gatra dinyatakan layak untuk di mekarkan.
“Mari kita songsong agar Kabupaten Garut Utara terwujud. Kita perlu kerja keras dan kerja team yang solid dan kompak untuk mendesak kepada Pemerintah Pusat agar Garut Utara bisa ditetapkan menjadi DOB Kabupaten Garut Utara. Kepada gerenasi muda, mahasiswa dan para aktivis pergerakan yang ada di Garut Utara, wabil khusus para pengurus KNPI, mari bersama-sama berjuang untuk terwujudnya Garut Utara sebagai Daerah Otonomi Baru,” harapnya. (Dimas)**
