“Harapan kami, mudah mudahan Honorer Tenaga Adminitrasi khusus Kategori II dan Non ASN lainnya, bisa segera dapat kesempatan melalui sebuah regulasi yang berpihak kepada honorer tenaga adminitrasi,” ujar Bupati Garut.
Hal senada disampaikan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, yang turut mendukung perihal langkah yang akan diperjuangkan Honorer Tenaga Adminitrasi ke tingkat pusat.
“Memang untuk honorer tenaga adminitrasi Pemkab Garut merasa dilematis pasalnya regulasi yang masih belum ada yang mendukung untuk honorer tenaga adminitrasi,” tutur Nurdin Yana.
Sementara salah seorang pengurus FHKG, Yogi Budiman, menyampaikan apa yang menjadi hajat nasib para honorer di Kabupaten Garut, khususnya honorer tenaga adminitrasi, belum sama sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut berkopetensi dengan kurun waktu beberapa kali setiap ada rekrutmen.
“Honorer tenaga adminitrasi selalu terlewatkan setiap ada momentum rekrutmen pasalnya tidak ada wadah atau formasi jabatan bagi tenaga adminitrasi. Ini dikarenakan masih terbentur regulasi dari pusat yang belum ada payung hukum untuk tenaga administrasi. Harapan Tenaga Adminitrasi hanya pada Undang-Undang ASN yang sedang di bahas oleh DPR RI, pasalnya dalam Undang-Undang tersebut ada pasal yang memungkinkan Honorer bisa di angkat menjadi ASN, yang tertuang dalam pasal 131A, namun harapan itu masih tersimpan kecemasan, mengingat program yang di usung oleh pemerintah pusat masih didominasi guru dan tenaga kesehatan,” beber Yogi.
Keberadaan Undang -Undang ASN, lanjut Yogi, memang belum pasti 100 persen bisa menjadi kabar baik bagi honorer tenaga adminitrasi, mengingat akan ada turunannya, yaitu PP, dikawatirkan masih akan di dominasi oleh guru dan kesehatan hal ini tentu menjadi kecenderungan bagi honorer tenaga adminitrasi menjadi momok dilematis mengingat formasi jabatan yang masih peruntukannya untuk fungsional, sehingga ini menjadi kecemasan bagai honorer tenaga administrasi.
“Mudah-mudahan Undang Undang ASN bisa memberikan harapan baik bagi semua honorer tanpa terkotakan oleh formasi jabatan, sekalipun ada, harapannya pihak Kemenpan dan BKN bisa memberikan solusi terhadap honorer tenaga administrasi agar bisa dapat peluang layaknya guru dan tenaga kesehatan,” pungkasnya.
