Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten, melalui kebijakan Bupati Garut dalam menertibkan PKL, hanya kamuplase dan serat dengan kepentingan politik. “Penertiban PKL, hanya dijadikan satu alasan kalau PKL hanya membuat kumuh pusat kota. Padahal, parkir liar jelas sangat merugikan negara dengan adanya dugaan pungli,” cetusnya.
Rawnik mengaku, dengan berbagai elemen Garut telah sepakat untuk tetap melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemkab Garut yang sangat tidak manusiawi dengan mengorbankan PKL.
“Kita sudah beberapa kali melakukan audensi dengan pemerintah. Hanya saja tidak mendapatkan solusi sama sekali. Termasuk peranan DPRD yang baru dilantik dengan kepemimpinan di bawah Euis Ida tidak mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Contohnya saja dalam beberapa kali audensi tidak pernah muncul batang hidungnya. Bagaimana DPRD Garut kedepan memiliki kinerja bagus kalau begini,” katanya.
Rawink menduga banyaknya parkir liar yang bermunculan di Jalan Ahmad Yani adanya keterlibatan pihak Dinas Perhubungan dan Satpol PP Garut. Yang mana mereka telah melakukan pembiaran, berbeda dengan saat penertiban PKL dengan beringasnya menertibkan.
“Saya menilai Pemkab sama DPRD sama bokbroknya, apalagi Ketua DPRD sementara yang sekarang jelas sudah tidak menunjukan sebagai pemimpin yang mewakili rakyatnya. Saya menilai mereka yang dijadikan pimpinan sementara DPRD tidak layak dan hanya di jadikan persaan belaka,” pungkasnya dengan nada keras.
Reporter : (Hidayat)***
Editor : Firdaus
Komentar ditutup.