0
0
hariangarutnews.com – Bupati Garut kembali menjadi sorotan setelah hadir pada Rapat Paripurna DPRD untuk menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS TA 2025–2026. Momentum itu bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan penanda arah baru kebijakan fiskal daerah. Di tengah tekanan anggaran, komitmen atas prioritas pro rakyat terasa krusial. Keputusan alokasi rupiah demi rupiah akan menentukan seberapa jauh warga merasakan kehadiran negara di level kabupaten.
Bagi saya, langkah Bupati Garut ini menarik karena terjadi pada masa penuh ketidakpastian fiskal. Pendapatan daerah cenderung fluktuatif, tuntutan kebutuhan publik meningkat, sedangkan ruang fiskal semakin terbatas. Di titik inilah integritas kebijakan diuji. Apakah anggaran diarahkan secara berani untuk melindungi kelompok rentan sekaligus memicu aktivitas ekonomi? Ataukah justru terkunci pada pola lama, sekadar membagi kue tanpa visi jangka panjang?
Bupati Garut, Anggaran Pro Rakyat, dan Tantangan Fiskal
Keputusan Bupati Garut saat meneken perubahan KUA-PPAS menggambarkan upaya menggeser orientasi anggaran menuju keberpihakan lebih jelas kepada warga. KUA-PPAS pada hakikatnya ialah kompas fiskal yang mengarahkan perjalanan satu hingga dua tahun ke depan. Ketika prioritas pro rakyat ditempatkan di garis depan, sinyal politik kebijakan menjadi tegas. Arah itu menunjukkan bahwa anggaran bukan hanya tabel angka, melainkan instrumen perubahan sosial.
Namun, keberanian Bupati Garut mengusung prioritas pro rakyat otomatis berbenturan dengan realitas fiskal. Belanja pegawai, kewajiban rutin, serta proyek lanjutan menyita porsi besar. Ruang untuk inovasi kerap tersisa sangat sempit. Di sinilah kelihaian perencanaan diuji. Perlu pemangkasan program kurang berdampak, reposisi kegiatan seremonial, juga refocusing belanja menuju sektor bernilai pengganda ekonomi tinggi. Tanpa itu, jargon pro rakyat sekadar slogan.
Dari sudut pandang saya, kunci keberhasilan Bupati Garut terletak pada kemauan menanggung konsekuensi politik. Mengurangi anggaran rapat berlebih mungkin menimbulkan resistensi. Mengalihkan dana promosi ke dukungan UMKM bisa memicu ketidaknyamanan pihak tertentu. Namun, justru pilihan sulit semacam itu yang membedakan pemimpin administratif biasa dengan pemimpin transformasional. Prioritas anggaran mencerminkan keberpihakan nyata, bukan sekadar narasi di podium.
Memprioritaskan Warga dan Penggerak Ekonomi Lokal
Ketika Bupati Garut menegaskan pentingnya anggaran pro rakyat, dua kelompok utama seharusnya menjadi fokus: warga berpenghasilan rendah serta penggerak ekonomi lokal. Keduanya saling terkait. Masyarakat rentan memerlukan perlindungan sosial, akses layanan dasar layak, juga peluang kerja. Penggerak ekonomi seperti UMKM, petani, nelayan darat, pelaku wisata, hingga wirausaha muda menciptakan lapangan kerja sekaligus menjaga sirkulasi uang berputar di daerah.
Menurut saya, Bupati Garut perlu menempatkan UMKM sebagai episentrum kebijakan fiskal jangka pendek. Program bantuan permodalan bergulir, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, serta digitalisasi pemasaran memiliki efek berantai cukup kuat. Satu rintisan usaha yang naik kelas dapat menyerap beberapa tenaga kerja. Jika ratusan pelaku mengalami peningkatan serupa, dampak terhadap daya beli warga terasa signifikan. Anggaran bukan habis, melainkan berputar kembali ke kas daerah melalui pajak serta retribusi.
Selain sektor usaha kecil, prioritas lain bagi Bupati Garut ialah investasi pada infrastruktur perdesaan berorientasi produktivitas. Perbaikan akses jalan menuju sentra pertanian, pasar tradisional, serta kawasan wisata lokal akan mengurangi biaya logistik. Hal itu membantu petani serta pelaku usaha menjual produk lebih kompetitif. Anggaran pro rakyat tidak harus identik dengan bantuan tunai semata. Fasilitas publik yang meningkatkan kemampuan warga menghasilkan pendapatan juga merupakan bentuk keberpihakan nyata.
Menjaga Keseimbangan antara Keadilan Sosial dan Pertumbuhan
Pada akhirnya, langkah Bupati Garut mengarahkan anggaran pro rakyat melalui perubahan KUA-PPAS 2025–2026 perlu kita lihat sebagai upaya mencari titik temu antara keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Perlindungan bagi kelompok lemah justru menciptakan landasan stabilitas sosial, sedangkan dukungan bagi penggerak ekonomi melahirkan mesin pertumbuhan baru. Tantangannya, menjaga disiplin fiskal agar belanja tidak melampaui kapasitas pendapatan, sekaligus memastikan setiap rupiah memberi dampak terukur. Refleksi saya, jika Bupati Garut konsisten membuka data, melibatkan publik, juga berani mengevaluasi program kurang efektif, maka kebijakan fiskal pro rakyat berpeluang besar menjadi warisan kebijakan, bukan sekadar episode politis sesaat.
