hariangarutnews.com – Di tengah upaya meredakan konflik perbatasan, pemerintah Kamboja mengeluarkan tuduhan serius kepada Thailand. Pasukan Negeri Gajah Putih disebut melepaskan serangan bersenjata saat tim perunding justru berusaha mencari jalan damai. Kontras antara meja dialog dan dentuman senjata ini menegaskan betapa rapuhnya proses perdamaian kawasan, terutama ketika rasa saling percaya belum benar-benar tumbuh.
Insiden tersebut tidak hanya mengganggu jalur diplomasi, tetapi juga mengguncang persepsi publik regional. Masyarakat Asia Tenggara kembali diingatkan bahwa garis perbatasan masih menyimpan bara konflik lama. Alih-alih sekadar memotret dua negara saling tuding, situasi ini mengundang pertanyaan lebih besar: apakah komitmen terhadap perdamaian cukup kuat menghadapi godaan unjuk kekuatan militer dan kepentingan geopolitik?
Latar Ketegangan di Garis Perbatasan
Hubungan Kamboja dan Thailand kerap naik turun, terutama terkait sengketa wilayah dekat situs-situs bersejarah. Klaim teritorial bercampur dengan sentimen nasionalisme membuat setiap insiden di perbatasan mudah memercikkan api. Ketika satu peluru ditembakkan, narasi pelanggaran kedaulatan langsung menguat, sementara ruang kompromi terasa menyempit. Di titik ini, opini publik kerap terdorong menuju sikap keras, bukannya mendukung dialog.
Tuduhan serangan saat perundingan berlangsung memperkuat persepsi bahwa koordinasi militer dan diplomasi belum sinkron. Idealnya, ketika negosiasi berlangsung, kedua pihak menerapkan penahanan maksimal di lapangan. Jika benar terjadi kontak senjata, publik berhak mempertanyakan sejauh mana komando pusat mengendalikan pasukan garis depan. Lemahnya kontrol semacam itu bisa memicu kesalahpahaman fatal, lalu menggelinding menjadi krisis lebih luas.
Dari sudut pandang saya, inti persoalan terletak pada ketidakseimbangan antara ambisi politik dan desain keamanan. Para pemimpin mungkin berniat meredakan konflik lewat meja perundingan, namun pesan itu belum tentu turun utuh ke barisan prajurit. Tanpa mekanisme komunikasi yang jelas, prajurit rentan menafsirkan manuver tetangga sebagai ancaman, lantas membalas tembakan. Di sinilah diperlukan protokol bersama yang rinci, bukan sekadar seruan umum agar menahan diri.
Diplomasi yang Diuji oleh Peluru
Insiden ini menguji kredibilitas diplomasi regional. Bila selama negosiasi justru terjadi tembakan, pihak lawan akan menganggap upaya damai sebagai kedok. Kamboja menilai Thailand tidak tulus, sementara Thailand mungkin menyampaikan versi berbeda ke publiknya. Narasi yang saling bertolak belakang mempersulit upaya menemukan titik temu, sebab setiap konsesi mudah dituduh sebagai kelemahan.
Dari perspektif jurnalisme damai, fokus seharusnya bukan hanya pada siapa penyerang pertama. Pertanyaan yang lebih penting: mengapa mekanisme pencegahan insiden gagal? Apakah ada jalur komunikasi cepat antara komandan lapangan kedua negara? Apakah patroli perbatasan sudah diatur dengan jelas agar tidak saling curiga? Ketika jawaban atas pertanyaan tersebut kabur, risiko insiden serupa muncul kembali di masa depan.
Saya melihat peran ASEAN sangat krusial di titik krisis seperti ini. Organisasi regional bisa mendorong pembentukan zona penyangga dengan pengawasan bersama, atau bahkan menginisiasi tim pemantau independen. Kehadiran pihak ketiga sedikit banyak mereduksi ruang bagi manipulasi informasi. Setidaknya, publik regional tidak hanya mengandalkan klaim sepihak dua pemerintah yang kerap sarat muatan politik domestik.
Dampak bagi Warga Perbatasan dan Citra Kawasan
Di balik gesekan militer, kelompok paling rentan tetap warga perbatasan. Mereka menghadapi kemungkinan pengungsian mendadak, gangguan ekonomi lokal, serta trauma berkepanjangan akibat suara tembakan. Sementara elit politik berdebat mengenai kedaulatan, penduduk desa justru menanggung konsekuensi nyata. Bila insiden serupa terus berulang, citra Asia Tenggara sebagai kawasan stabil akan terkikis. Ke depan, komitmen damai perlu diterjemahkan ke langkah konkret: penarikan senjata berat dari garis depan, jalur komunikasi langsung antar komandan, serta transparansi investigasi setiap insiden. Hanya lewat kombinasi kejujuran politik, disiplin militer, dan kepedulian terhadap warga sipil, kedua negara dapat mengubah momen krisis ini menjadi titik balik menuju hubungan yang lebih dewasa dan beradab.
