HARIANGARUTNEWS.COM – Untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam kedaulatan pangan, Bupati Garut Abdusy Syakur memberikan arahan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga swasembada pangan dan stabilitas harga komoditas pangan di daerah, serta untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Peran aktif mereka dalam menjaga dan meningkatkan produksi pangan, yang krusial untuk mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka adalah ujung tombak yang diberikan tugas pemerintah untuk memberikan edukasi, informasi, pengetahuan, teknologi pada para petani kita, sehingga mereka bisa meningkatkan produktivitasnya,” ujar Bupati Garut di Ruang Serbaguna SMKN 12 Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Selasa (14/10/2025).
Menurut Bupati, Petani dan Penyuluh merupakan tulang punggung dalam pemenuhan pangan dengan inovasi dan terobosan yang dimilikinya diharapkan bisa membawa perubahan bagi para petani. Kepada PPL, Syakur juga mengimbau untuk lebih tanggap terhadap pengendalian harga pangan, sehingga bisa terkendali dan tidak menimbulkan inflasi yang tidak bisa dikendalikan.
“Jika terjadi inflasi maka yang pertama mendapatkan dampak adalah orang miskin. Kita ingin semua harga itu terkendali. Jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. PPL diharapkan tidak hanya dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ungkap Bupati Garut.
Menanggapi laporan sejumlah petani di Garut, mengeluhkan tingginya harga pupuk bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau tidak sesuai ketentuan, Bupati Garut akan segera mengambil langkah cepat dan meminta Kepala Dinas Pertanian untuk mengundang para distributor guna berdiskusi terkait masalah yang dihadapi di industri pupuk.
”Pemerintah sudah menetapkan harga pupuk subsidi untuk petani seharusnya jauh lebih rendah dari harga yang beredar di lapangan. Dalam hal ini kami minta kepada Kadis Pertanian untuk mengundang para distributor. Kami berharap semua pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk, baik distributor maupun kios, menjual sesuai harga yang ditetapkan. Program ini harus berjalan sebagaimana mestinya dan tidak memberatkan petani, nanti kita diskusi terkait masalah yang dihadapi di industri pupuk. Dan kita juga akan mengundang Kejaksaan dan Kepolisian, karena ini adalah amanat undang-undang,” pungkas Bupati Garut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati Garut yang telah memberikan motivasi kepada PPL dari 42 kecamatan. Pihaknya menyampaikan, meskipun jumlah PPL di Kabupaten Garut saat ini baru 258 orang, masih jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang mengamanatkan satu desa satu penyuluh, yang berarti Garut masih kekurangan 268 penyuluh.
”Kami laporkan bahwa dengan bantuan rekan-rekan para penyuluh di Kabupaten Garut, kita ada kenaikan swasembada pangan padi 15%, dan itu merupakan berkat dukungan dari bapak Bupati, alhamdulillah gabah di Kabupaten Garut naik. Kami sampaikan juga tantangan yang akan dihadapi yakni terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2025. Instruksi ini mengamanatkan pengalihan tugas dan penarikan seluruh Penyuluh Pertanian ASN ke pusat per 1 Januari 2026, di mana untuk Garut berjumlah 174 orang,” papar Haeruman.
Haeruman menyebutkan, data kelembagaan petani di Kabupaten Garut yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi dan Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan), meliputi 5.974 Kelompok Tani, 425 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan 255 unit Lembaga Ekonomi Kelompok (KEP). Ia menekankan perlunya pembinaan intensif agar KEP dapat ditingkatkan menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
“Sementara terkait aset, kami berharap Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang berjumlah 42 unit dan merupakan aset milik Pemda Garut dapat segera disertifikatkan. Kami mohon agar bapak bupati dapat terus memberikan motivasi dan semangat kerja bagi rekan-rekan penyuluh pertanian untuk tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Garut di masa transisi maupun pasca pengalihan PPL ke pusat,” tutup Haeruman.***
Komentar