HARIANGARUTNEWS.COM – Bupati Garut, Abdusy Syakur, menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) dan Gubernur Jawa Barat. Rapat digelar dalam rangka membahas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat.
Pertemuan dilaksanakan di Lembur Pakuan, Subang, diikuti kepala daerah se-Jabar. Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah arahan, diantaranya beberapa capaian yang diraih oleh Kabupaten Garut terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Rakor tersebut membahas salah satunya mengenai arah kebijakan nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, penyelenggaraan pemerintahan, demi pembangunan daerah yang lebih baik,” jelas Bupati Syakur kepada hariangarutnews.com, Rabu (23/07/2025).
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik yang diolah pada tanggal 14 Juli 2025, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kabupaten dan kota di Provinsi Jabar tahun 2024, Kabupaten Garut berada di urutan 22 dengan angka 4,85%.
Selanjutnya, terkait Indikator Makro Pembangunan (Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem) se-Provinsi Jabar, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kabupaten Garut berada di atas angka Indonesia dan Jabar.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut tahun 2024 sebesar 9,68% berada di 13 teratas se-Jabar, di atas angka Indonesia yakni sebesar 8,57% dan Jabar sebesar 7,46%. Untuk angka tertinggi sebesar 11,93% yakni Kabupaten Indramayu.
Kemudian, Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Garut tahun 2024 sebesar 0.88 %. Di bawah angka Indonesia yakni sebesar 0,83% dan Jabar sebesar 0,78%. Sementara angka tertinggi sebesar 1.72 % yakni Kabupaten Indramayu.
Data Ditjen Bina Keuangan Daerah yang diolah pada 14 Juli 2025 terkait persentase Realisasi Pendapatan APBD se-Jabar Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Garut mencapai angka 45,45%. Untuk Kapasitas Fiskal APBD tahun 2025 se-Jabar, Kabupaten Garut masuk kategori Kapasitas Fiskal Sedang.
“Ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang, dan pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Di Indonesia hanya ada empat kabupaten yang masuk dalam kategori ini,” ungkap Bupati Garut.
Syakur berharap dengan semangat kolaborasi, semua pihak dapat bergerak bersama demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik, lebih merata, dan dirasakan oleh seluruh masyarakat kabupaten Garut.
Sementara, kata Syakur, Mendagri RI memberikan arahan bahwa tugas Pemda yaitu memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks pembangunan manusia, gini ratio, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan memberikan dukungan terhadap program strategis pemerintah.
“Beliau berpesan untuk memperkuat program standar pelayanan minimum enam pelayanan dasar urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta sosial,” pungkas Bupati Garut.
Dalam kesempatannya, Mendagri Tito Karnavian, berharap pemerintah daerah melakukan inovasi dan kreasi pembangunan yang berbasis ramah lingkungan sebagai kunci dari pembangunan yang ideal. Ia juga menyarankan Pemda untuk melakukan efisiensi sehingga setiap rupiah benar-benar berarti untuk rakyat.
Di samping itu, Tito tidak melarang Pemda untuk melakukan kegiatan rapat pertemuan yang dianggap penting di hotel-hotel atau restoran sepanjang benar-benar bermanfaat sekaligus untuk menghidupkan sector hospitality.
“Tingkatkan PAD dengan upaya-upaya kreatif berdasarkan potensi wilayah termasuk mempermudah perizinan berusaha, jaminan berusaha, membangun infrastruktur akses jalan, air, listrik, dan yang lainnya. Membuat Mal Pelayanan Publik, serta menyelesaikan RTRW dan RDTR yang juga bermanfaat untuk membuka lapangan kerja,” ujar Tito.
Arahan lainnya adalah menciptakan kekompakan semua stakeholder pusat-daerah tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan desa. Terakhir, Mendagri mengingatkan Pemda untuk menciptakan suasana stabilitas politik dan keamanan untuk memberi ruang berlangsungnya pembangunan dengan aman, lancar, dan sukses.***
Komentar