HARIANGARUTNEWS.COM – Genap 100 hari masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut, Abdusy Syakur-Putri Karlina, Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Garut menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Garut Jalan Pembangunan dan DPRD Kabupaten Garut Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (02/06/2025).
Aksi dimulai sekitar pukul 13.45 WIB. Gabungan mahasiswa tampak membentangkan spanduk bertuliskan kritik terhadap kinerja Bupati-Wabup dan DPRD Garut, di bawah pengamanan personel Polri dan Satpol PP. Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Dani Wijaya Kusuma, menyampaikan beberapa poin tuntutan sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja pemerintahan Syakur-Putri dan DPRD yang mereka nilai belum menunjukkan hasil konkret.
“Pemkab Garut mengeluarkan anggaran Rp17,9 miliar untuk meluncurkan 9 program dalam 100 hari kerja, diantaranya Laksana Sampurna, Roadshow Pelayanan, Igel Kala, Insfratuktur Hebat, Pelayanan Publik, Nguripkeun Diri, Garut Hebat Apps, Nata Kota Garut Geulis dan Warga Waluyu. Namun, kami menilai kinerja 100 hari Bupati-Wabup belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Banyak program masih bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan riil di lapangan,” ujar Dani.
Menurut Dani, janji-janji kampanye Syakur-Putri belum terlihat pelaksanaannya secara nyata. Massa aksi juga menanyakan realisasi percepatan implementasi Perda RT/RW, Revisi Perda No. 3 Tahun 2016 untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Revitalisasi Pasar Induk Ciawitali.
“Program-program yang dijalankan saat ini masih sebatas wacana, belum ada gerakan yang konkret. Narasi besar pembangunan hanya sebatas pada agenda. Bagaimana rincian pengunaan anggaran pada masing-masing program? Apakah indikator keberhasilan program telah dintentukan dan dipublilasikan? Dimana transparansi laporan dan capaian program 100 hari kerja tersebut?,” beber Dani.
Selain itu, lanjut dia, apa dasar regulasi dan urgensi program Cepat Tanggap Hebat (CTH)? Bagaimana besaran anggaran dan pembagian fungsi serta tanggung jawab antar instansi terkait karena arah kerja CTH serupa dengan dinas yang ada, tandas Dani.
“CTH itu untuk apa? Jangan suka mengada-ngada, kami menduga tim ini dibentuk hanya untuk mendapatkan anggaran, dan tentu saja menghamburkan. Kan ada BPBD, Dinas Sosial, Damkar, Sat Pol PP dan lainnya. Belum lagi beberapa program yang belum jelas terkait Pendidikan, 100 Ribu Lapangan Kerja, Satgas Jalan Berlubang, Kemiskinan, Premanisme. Ini jelas hanyalah kebohongan publik yang terstruktur, pengingkaran janji yang sistematis, dan manipulasi prosedur yang menjijikan,” ungkap Dani.
Usai berorasi, para demonstran diterima Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi Gerindra, Dila Nurul Fadilah di Ruang Rapat DPRD. Ia menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan. Dila juga menegaskan, bahwa Pemkab Garut tetap berkomitmen mewujudkan program kerja yang berpihak pada rakyat.
“Semua poin yang disampaikan akan kami teruskan ke pimpinan, serta kepada Bupati dan Wakil Bupati. Yakinlah, eksekutif dan legeslatif tetap konsisten terhadap kepentingan masyarakat,” pungkasnya.***
