HARIANGARUTNEWS.COM– Ketua Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar), mendorong pelaksanaan mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkab Garut segera dilakukan. Hal itu disampaikan Iyep S Arrasyid, Selasa (13/05/2025) malam ini kala dikonfirmasi hal tersebut.
Iyep menilai bahwa, pertama mutasi dan rotasi pejabat haruslah dibuat seperti sesuatu yang biasa saja. Jangan dibuat sakral sehingga membuat banyak pihak dan tenaga, hanya terpusat untuk hal tersebut.
“Karena, kalau mutasi dan rotasi dibuat hal biasa, tidak akan ada pejabat yang deg-degan, kasak-kusuk,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iyep juga meminta Pemda untuk tidak membuat mutasi dan rotasi pejabat berlarut-larut. Ia mengaku banyak menerima informasi mantan pejabat eselon rendah, yang ngeluh merasa dirugikan. Mereka, pensiun stak di golongan tertentu, karena tidak segera ada mutasi dan rotasi, yang harusnya membuat kesempatan untuk naik jabatan.
“Ketiga, pandangan saya soal mutasi, jangan nunggu jumlah,” kata Iyep tegas.
Menurutnya, Pemkab Garut harusnya menghelar mutasi dan rotasi saat dibutuhkan. Saat ada posisi kosong, dan kandidatnya memang tersedia, lakukan saja mutasi. Dengan begitu, tak perlu diisi Plt.
“Kasian jabatan Plt tak mesti berlarut-larut,” sebut Iyep mengatakan beratnya seseorang menanggung jabatan utama, sekaligus Plt jabatan urusan lain.
Terakhir, Iyep mengungkapkan bahwa mutasi dan rotasi haruslah lebih kental aroma profesionalismenya, bukan politisnya. Ia sendiri mengaku maklum jika rotasi dan mutasi ada nuansa politis. Bupati adalah hasil dan jabatan politik. Namun ia menekankan, bahwa mutasi dan rotasi haruslah lebih kenyal sisi profesionalismenya.
“Sebagaimana yang tertuang dalam aturan pun sudah dijelaskan bahwa menentukan kedudukan seseorang pejabat itu harus dinilai dari berbagai aspek. Contoh, aspek sosial, akhlaq, perilaku, tindakan dan hal lain yang menyangkut kepribadiannya. Salah satunya dengan manajemen ASN yang baik menjadi salah satu cara untuk pencegahan kerancuan jabatan. Apabila manajemen ASN diletakkan pada posisi yang tepat dan dipedomani, dijadikan sebagai tata cara disiplin pengelolaan ASN, maka dugaan like dislike pada rotasi mutasi tidak terjadi,” papar Ia.
Sejatinya, sambung Iyep, terkait rotasi mutasi Pemkab Garut juga jangan sampai menimbulkan banyak asumsi miring baik dikalangan pegawai maupun di masyarakat. Ini koreksi bagi birokrasi terutama pihak BKD untuk kedepan agar lebih menerapkan lagi peran dan fungsinya khususnya dalam menjalankan fungsi analisis jabatan bagi tiap pegawai agar tidak mengundang hal-hal yang buruk dan terkesan tidak profesional serta proporsional dalam menempatkan orang, pungkasnya.***
