HARIANGARUTNEWS.COM – Ada yang tak biasa dengan seragam yang digunakan Bupati Garut Dr Ir H Abdusy Syakur Amin saat memimpin upacara, Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2025 di Lapangan Apel Mapolres Garut, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Kamis (20/03/2025).
Saat pimpin apel gelar pasukan, Bupati Syakur Amin tampak mengenakan seragam lapangan Satpol PP. Publik menilai ada yang tak biasa dengan seragam yang dikenakan Bupati Garut ini. Biasanya kepala daerah menggunakan stelan jas lengkap atribut kepala daerah.
“Pernah waktu itu jaman Bupati sebelumnya mengenakan seragam PDU Satpol PP saat HUT Satpol PP, bukan PDL. Atau mengenakan safari saat memimpin apel gabungan dengan institusi lain,” ujar Sapriman, warga Tarogong Kidul yang kebetulan menyaksikan pelaksanaan apel gelar pasukan.
Menurutnya, kesan seorang pejabat kepala daerahnya hilang dengan seragam PDL Satpol PP yang dikenakan Bupati Garut.
“Pin Bupatinya juga tidak dikenakan jadi kurang berwibawa, harusnya protokol Pemda bisa menyesuaikan dan melihat unsur kepantasan dengan pakaian yang digunakan pak bupati,” katanya.
Senada dengan Sapriman, Ketua Laskar Indonesia Kabupaten Garut, Dudi Supriadi mengungkapkan, pakaian atau seragam yang dikenakan oleh Bupati akan menjadi simbol identitas ASN yang mencerminkan wibawa dan profesionalisme. Oleh karena itu, keseragaman dalam penggunaannya diperlukan untuk meningkatkan disiplin, estetika, motivasi kerja, dan pengawasan terhadap kinerja ASN.
“Dalam situasi tertentu, memang Bupati dapat mengenakan pakaian mirip Satpol PP, misalnya saat menghadiri acara atau memberikan penghargaan kepada Satpol PP. Tetapi bukan sebagai seragam dinas resmi. Biasanya, jika seorang kepala daerah ingin menunjukkan solidaritas atau dukungan terhadap kepada satu kegiatan, mereka bisa menggunakan sesuai estetikanya,” ungkap Dudi.
Ketua Laskar Indonesia menambahkan, memang dalam beberapa kesempatan, kepala daerah akan mengenakan pakaian sesuai dengan agenda atau momentum di masing-masing SKPD. Semisal, seragam Dinas Perhubungan, Dinas Damkar, BPBD dan Satpol PP. Bahkan, kata Dudi, saat acara retret bersama Presiden Prabowo di Magelang para Kepala Daerah mengenakan seragam Sat Pol PP.
“Namun dalam kejadian apel gelar pasukan ini, seharusnya pihak Satpol PP melakukan sinkronisasi dulu dengan protokol pimpinan Setda, jangan sampai wibawa kepala daerah jatuh gara-gara kurang koordinasi. Seragam yang dikenakan pak Bupati terkesan dipaksakan, padahal bisa mengenakan uniform yang jenis PDU-nya,” pungkas Ketua Laskar Indonesia.***
