Tekankan Peningkatan Ekonomi, Bupati Garut Buka Resmi Musrenbang Tingkat Kecamatan

FOKUS2,263 views

Dalam sambutannya, Bupati Syakur menekankan pentingnya Musrenbang dalam merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan yang akan dihadapi dalam rencana pembangunan daerah tahun 2026. Ia menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Garut, seperti indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang masih perlu ditingkatkan.

Musrenbang via zoom bersama Bupati Garut

“Indeks ekonomi kita, terutama daya beli masyarakat, masih tergolong rendah. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas,” ujar Syakur. Ia menambahkan bahwa peningkatan produktivitas masyarakat harus didukung oleh investasi yang kondusif.

Syakur berharap agar Garut mampu menciptakan iklim investasi yang baik sehingga para investor tertarik untuk berusaha di wilayah tersebut. “Investasi yang masuk ke Garut akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi investor maupun masyarakat setempat,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Garut, Nurdin Yana, menekankan bahwa Musrenbang harus berfokus pada tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta seluruh camat di Kabupaten Garut untuk benar-benar melaksanakan Musrenbang dengan baik.

Sekda Nurdin Yana

“Camat harus mampu mengeksplorasi kondisi di lapangan secara mendalam untuk memastikan data yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan,” ujar Nurdin. Ia juga menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penetapan kebijakan.

Kepala Bappeda Garut, Didit Fajar Putradi, dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Proses ini mencakup pembahasan program prioritas yang akan diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang tingkat kecamatan ini akan berlangsung mulai 21 Februari hingga 3 Maret 2025. Hasil dari musyawarah ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 serta dibahas lebih lanjut dalam forum perangkat daerah.