HARIANGARUTNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Garut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Pasar Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa-Idul fitri Tahun 2025 di Ruang Setda Center, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (19/2/2025). Rakor ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan.
Plt. Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa rakor ini merujuk pada arahan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Perdagangan RI, Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS), dan Menteri Pertanian RI dalam zoom meeting pada 18 Februari 2025. Dalam pertemuan virtual tersebut, daerah diminta untuk menyiapkan kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) selama 30 hari, mulai 24 Februari hingga 28 Maret 2025.
“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok penting agar tidak terjadi gejolak menjelang hari-hari keagamaan. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah,” ujar Dedi.
Dedi menjelaskan bahwa Pemkab Garut melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera menyusun jadwal serta melakukan pemetaan lokasi pelaksanaan OPM. Pemerintah pusat telah menyediakan bahan pokok penting seperti minyak goreng, gula putih, dan beras. Selain itu, ada juga komoditas alternatif seperti daging kerbau yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Di samping itu, Dinas Pertanian Kabupaten Garut juga diarahkan untuk mendukung penyediaan komoditas lokal seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. “Ini menjadi bagian dari persiapan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat agar mereka tenang dalam menjalankan ibadah selama Ramadan hingga lebaran,” tambahnya.
Pemkab Garut telah melakukan pemetaan di 42 kecamatan, termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, untuk memastikan OPM dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat umum juga dipastikan dapat mengakses bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau selama Ramadan dan Idul fitri.
Dedi menegaskan bahwa hasil rakor ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihaknya masih menunggu respons dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan OPM.
“Pelaksanaannya bisa satu hari di dua lokasi atau satu hari di satu lokasi, tergantung volume yang diusulkan. Kami juga menunggu kemungkinan adanya zoom meeting lanjutan sebelum OPM dimulai pada 24 Februari 2025,” pungkasnya.
