“Kita berpegang pada peraturan undang-undang. Pada ketentuan yang juga sudah diputuskan melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum yang pada intinya PNS tidak boleh terlibat langsung dalam kampanye,” jelasnya, Senin (04/11/2024) pagi.
Pj. Bupati Garut juga kembali menegaskan, ASN harus netral dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Katanya, ini tidak main-main, karena UU jelas melarang. Ia menjelaskan permintaannya itu disampaikan mengingat Kades memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Sehingga, jelas Barnas, Kades bisa dijadikan sebagai alat memengaruhi warga untuk memilih calon tertentu.
“Kalau ada ASN atau Kades yang tidak mengindahkan ketentuan UU untuk netral selama Pilkada, maka sanksinya akan sangat tegas dan berat. Sanksinya sudah jelas. Tidak ada sanksi ringan, langsung sanksi sedang yang bisa dicopot dari jabatan,” tegasnya.
Katanya, peraturan mengenai hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI-Polri, Kepala Desa/Lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan maupun merugikan pasangan calon.
“Keduanya jelas aturan itu melarang ASN dan Kades untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Pilkada dan kegiatan kampanye, baik secara aktif maupun tidak aktif, langsung ataupun tidak langsung,” ungkapnya.
Dikatakan Barnas, Pilkada di Kabupaten Garut bisa berjalan dengan baik dan tentunya dengan komitmen semua elemen. Pihaknya menugaskan seluruh untuk mengawasi jalannya Pilkada ini berjalan baik.
“Dan saya tegaskan ulang pada ASN, Kepala Desa, Kepala Sekolah atau siapapun jangan pernah ada yang berpolitik praktis, jangan pernah ada yang kampanye salah satu Paslon. Memilih silahkan tapi tidak berpolitik prastis. Jadi saya tegaskan lagi apabila ditemukan hal-hal itu akan menjadi kesulitan bagi dirinya,” pungkas Pj. Bupati Garut. (Gie)
