Hal ini penting selain menjaga proses demokrasi Pilkada dari upaya kecurangan dan intervensi aparatur negara juga keterlibatan oknum personil polri dalam pilkada diluar kewenangan, tugas dan fungsinya berpotensi menimbulkan ketidaktertiban penyelenggaraan pilkada.
Kami berharap selain mengingatkan netralitas anggota polri dalam pilkada, Polres Garut juga mengawasi dugaan money politik dalam pilkada. Termasuk apabila ada penyelenggara yang terlibat menerima suap untuk mensukseskan salah satu paslon dalam pilkada.
SIAGA 98 akan membantu pihak Polres Garut dalam hal ini dengan membentuk relawan anti politik uang dan akan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH Padjajaran) untuk melakukan investigasi dan advokasi Pilkada jurdil dan bersih.
SIAGA 98 juga meminta Polres Garut menghimbau pemerintahan desa untuk bersikap netral. Karena keterlibatan kepala desa dalam Pilkada dengan mendukung salah satu paslon tertentu selain larangan yang sifatnya pelanggaran, tetapi juga bisa berpotensi pidana.
