“Pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan lancar,” ujar Barnas.
Ia juga menekankan pentingnya mitigasi di daerah-daerah yang dianggap rawan, guna mencegah gangguan selama pelaksanaan Pilkada.
“Kita tahu bahwa ada Kapolres, ada Dandim, ada para camat, dan seluruhnya dari mulai tingkat kabupaten sampai desa, nah ini tentu harus punya gerak langkah yang sama dalam penyelenggaraan pemilu ini,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pemilu pada Februari lalu berjalan dengan tertib dan aman. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dan mitigasi risiko dalam menghadapi Pilkada mendatang, yang mencakup Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Garut.
“Pemilihan tahun ini harus kita sukseskan demi terwujudnya kualitas tatanan kehidupan demokrasi khususnya di Kabupaten Garut,” katanya.
Ahmad menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 tidak hanya menjadi tugas bagi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara, namun pelaksanaan pilkada ini akan sangat ditentukan oleh kolaborasi multistakeholder serta partisipasi masyarakat yang turut serta mengawasi penyelenggaraan pemilihan di setiap tahapan.
Menurut Ahmad, pemetaan kerawanan pemilihan ini merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko yang mungkin muncul selama Pilkada. Pemetaan ini juga berfungsi sebagai peringatan dini dan pengingat bagi semua pihak untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.
“Dengan adanya pemetaan kerawanan, diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam mendukung suksesnya Pemilihan 2024 di Kabupaten Garut, yang berjalan tertib, aman, dan kondusif,” pungkasnya. (*)
