“Panwas bisa optimal dalam pengawasan di lapangan terutama kaitan logistik. Makanya digelar bimtek sebagai acuan di lapangan,” ujar Alfi.
Dengan dilaksanakan bimtek, lanjut Alfi, panwas desa diberikan ilmu dan pemahaman dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, terutama pengawasan logistik di tingkat desa.
“Kegiatan bimtek ini merupakan sebuah penyegaran untuk mengingatkan kembali atas tugas pokok sebagai panwas, baik yang ada di desa, PKD, termasuk di Panwaslu Kecamatan,” papar Alfi.
Alfi berharap, melalui kegiatan bimtek tersebut, seluruh jajaran panwas yang ada di desa bisa melakukan pemetaan tingkat kerawanan dalam distribusi logistik Pemilu 2024.
“Diharapkan Pemilu berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan sesuai standar aturan, tepat prosedur, tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran distribusi. Yang paling penting tepat kualitas spesifikasi,” katanya.
Alfi menambahkan, Logistik Pemilu wajib diawasi, karena ketersediaan logistik akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan. Kemudian, bila logistik tidak mencukupi akan menghambat pemilih dalam memberikan hak, sehingga berpotensi pemilih kehilangan haknya.
“Kualitas logistik yang tidak memadai, akan mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara,” pungkasnya. (T Supriatna)
