“Hari ini kita bersyukur, karena demokrasi itu mahal, politik kita tidak tahu, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, itu urusannya sistem politik di Indonesia. Tapi saya selaku Bupati Garut, kepala daerah mempunyai kewajiban membiayai Pilkada 2024, untuk menggantikan saya,” ungkap Rudy.
Menurutnya, Pilkada saja sangat mahal luar biasa. Pemkab Garut kata Rudy, akan menghibahkan uang sebesar Rp69 miliar kepada KPUD, dan Bawaslu sebesar Rp16 miliar, belum termasuk dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Besar (anggaran Pilkada), maka siapapun yang jadi bupati silahkan, tapi kalian (ASN) tidak boleh berpolitik. Siapa pun capres-cawapresnya, di TPS, ‘jebred’ aja seperti itu, mana yang disuka, rahasia,” tandas Rudy.
Rudy berharap, ini menjadi bagian komitmen Pemkab Garut dan anggaran cukup.
“Rp69 miliar akan kita serahkan, sesuai ketentuan yang berlaku, mungkin setelah saya tidak ada, oleh Pj Bupati bersama Kesbangpol, akan segera ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Garut,” kata Bupati Garut. (Ndy)
