Untuk dana kerohiman sendiri, Sekda Garut menyebutkan pemerintah daerah telah mengeluarkan dana yang berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total anggaran kurang lebih 672 juta rupiah untuk 174 ekor ternak yang terdampak PMK.
“Karena kita juga melihat bahwa untuk konteks pemanfaatan BTT, jadi ini dana ini diambil dari BTT di pergeseran di Pak Kadis, sehingga memang karena sifat BTT tidak boleh dibelikan hal lain kecuali treatment pada hal tadi yaitu dana kerohiman,” lanjutnya.
Sekda Garut mengatakan, rapat kali ini dalam rangka pengaktifkan kembali Satgas PMK Kabupaten Garut yang sebelumnya telah dibentuk. Ia mengungkapkan, bahwa sebelumnya kasus PMK ini muncul ditengah-tengah pandemi Covid-19 sehingga memperburuk kondisi khususnya perekonomian masyarakat Garut.
“Saya melihat ke lapangan bagaimana keadaan teman-teman kami masyarakat kita kehilangan ternaknya, yang merupakan salah satu pendapatan mereka dan ketika itu hilang, maka pendapatan mereka kan sudah tidak ada,” ucap Sekda Garut, usai memberikan bantuan secara simbolis kepada para peternak terdampak PMK di Kabupaten Garut.
Komentar ditutup.