HARIANGARUTNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, hadiri sosialisasi Bappenas RI terkait Asesmen Pengembangan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K) dan Integrasi Layanan Lansia di Kabupaten Garut, di Aula Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawening, pada Kamis (24/03/2022).
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Maliki, usai kegiatan memaparkan, program digital monografi desa/kelurahan tersebut salah satu prasyarat projek untuk mengidentifikasi masyarakat miskin ekstrim.
“Ini adalah agenda dari Pak Presiden dimana kita harus menghapuskan kemiskinan ekstrim ini. Dengan data yang bagus, dari pemerintah desa ini bisa mengidentifikasi program apa saja yang tepat buat mereka. Jadi tidak lagi salah sasaran,” ujar Maliki.
Maliki berharap, dengan program digitalisasi monografi desa/kelurahan dan data yang tepat sasaran, ini bisa lebih cepat menghapuskan angka kemiskinan ektrim, karena harus mempercepat selama 6 tahun dari yang seharusnya.
Saat ini lanjut Maliki, dari Sekretariat Wapres ada sekitar 212 kabupaten dan kota menjadi prioritas, dan pihaknya menambahkan menjadi 250 ditambah dengan Papua dan Papua Barat, termasuk Kabupaten Garut, karena banyak masyarakat ekstrim di Garut.
“Kami identifikasi desa-desa yang miskin ekstrimnya banyak, terutama yang diatas seratus orang,” kata Maliki.
Maliki juga menyebutkan, dari semua desa di Kabupaten Garut ada 80% yang masuk prioritas identifikasi pengentasan kemiskinan ekstrim. Sehingga perluasan digitalisasi monografi ini akan dilakukan di semua desa. Ia juga berharap ada partisipasi aktif dari para kepala desa termasuk masyarakatnya, karena dengan croscek saling kontrol, dari data yang tidak baik, ini bisa diperbaiki.
“Kadang-kadang misalnya, orang sudah kita data dan ternyata orang itu relatif berada, tapi masih mendapatkan Bansos, ini perlu partisipasi aktif dari masyarakat dan desa terutama melalui musyawarah desa. Dimana kita harus koreksi, dimana kita harus bicara dengan kepala keluarganya bahwa mereka sudah tidak layak untuk dapat bantuan,” jelas Maliki.
Desa juga, imbuh Maliki, harus bisa memberikan semangat kepada warga, Bansos itu tidak selamanya, mereka harus aktif dan berdaya secara ekonomi.
Sementara, Anggota DPRD Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menyampaikan apresiasi kegiatan Bappenas RI yang telah menyelenggarakan digitalisasi monografi desa/kelurahan mengenai registrasi sosial ekonomi.
“Barusan dengan lewat aplikasi sepakat, terkotakan lansia desil 1 sampai desil 10. Dari 1.065 lansia di Sukahaji misalnya, ada 147 desil 1 yang sangat miskin ekstrim,” ujar Yudha.
Kemudian, lanjut dia, ini membutuhkan data yang akurat untuk penanganan penanggulangan kemiskinan, karena saat ini di Kabupaten Garut banyak yang tidak tepat sasaran.
“Bantuan sembako PKH, BPNT dan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) diterima orang kaya, rumah-rumah yang kondisinya bagus sampai dua lantai,” papar Yudha.
Dengan adanya monografi desa, kata Yudha, sistem perlindungan sosial jaminan sosial para kau miskin terutama lansia dhuafa, ini bisa diperbaiki, saat ini saja sebenarnya Kabupaten Garut, sebanyan 1,8 juta warganya masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Tapi ternyata kita banyak menemukan di lapangan termasuk di desa sini, di Kampung Pasir Batu, Desa Sukahaji ada janda sembilan anak yang tidak masuk DPKS. Alhamdulillah dengan kehadiran dari berbagai SKPD tadi ada dari Capil, Dinsos kemudian Badan KB, semoga bisa di eksekusi, karena barusan Pak Lurah hasil dari kerja keras Puskesos dengan sistem sepakat digitalisasi monografi desa terpetakan ada 728 warga yang belum punya Akta Kelahiraan. 201 orang yang belum mempunyai KTP, 160 warga yang tidak memliki NIK. Ini tadi saya ke Capil meminta ekskusi langsung untuk diperbaiki,” jelas Yudha.
Masih kata Yudha, untuk selanjutnya minggu depan Capil akan lakukan perbaikan 160 ini agar memiliki NIK dan 201 yang belum memiliki KTP, agar langkah kedepannya dari sekian warga tersebut bisa mendapatkan komponen Baksos dari Pemerintah Pusat.
“Tentu saya sebagai anggota DPRD di Komisi 4, bagaimana agar Pemda ini menjalankan fungsi dan kewajibannya memenuhi kewajiban seperti tadi dari Dinsos dari Capil turun, kemudiaan agar lansia yang tidak dapat bantuan bisa mendapatkan bantuan,” harapnya.
Disamping itu, imbuh dia, dirnya sendiri sebagai anggota DPRD memberi contoh dengan memberikan bantuan dari tunjangan penghasilannya selaku anggota DPRD.
“Saya juga bisa mengetahui di Pasir Batu karena memang saya datang langsung ke rumahnya, ternyata yang besangkutan di cek KTP-nya tidak masuk dalam DPKS. Sedangkan DTKS itu salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan seperti BPJS PBI, PKH dan BPNT,” pungkas Yudha.
Ditempat yang sama Kepala Desa Sukajahi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya dengan adanya program digitalisasi monografi desa kelurahan. Menurutnya, dari data monografi ini bisa menjadi acuan program pemerintah desa kedepan.
Kades Sukahaji juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah hadir di Sukahaji, sehingga pihaknya mendapatkan pengetahuan kaitan dengan penanggulangan krmiskinan, pemberdayaan lanjut usia.
“Terima kasih kepada Pak Kadis Sosial, Pak Yudha anggota DPRD Garut yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada kami untuk jalan keluar atas permasalahan yang ada di Desa Sukahaji,” tuturnya.
Ucapan terima kasih Kades Sukahaji juga disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dosdukcapil) Garut yang akan memfasilitasi administrasi kependudukan warganya yang saat ini belum memiliki NIK online dan e-KTP.
“Terima kasih khusus buat Pak Yudha yang telah menitipkan rizqi untuk warga kami ibu Aas yang saat ini mengurus tujuh orang anak yatim. Terima kasih sekali lagi, semoga Pak Yudha selalu sehat, dimudahkan rizqinya dan sehat selalu,” kata Kades Sukajahi. (Ndy)
